Ibnuharun


Revitalisasi Peran Politik Umat (Urgensi Integrasi Islam dan Politik Dalam Realitas Bernegara)
Maret 13, 2014, 5:32 pm
Filed under: Uncategorized

Revitalisasi Peran Politik Umat

(Urgensi Integrasi Islam dan Politik Dalam Realitas Bernegara)

Hermanto Harun[1]

Pendahuluan

Ketika mengawali tulisan ini, saya membaca tulisan orasi ilmiah Dr. Nikolaos van Dam Duta Besar Kerajaan Belanda saat Wisuda Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Tulisan orasi ilmiah tersebut diberi judul “Politik Global dan Peran Islam: Tanggungjawab Akademis Intelektual Muslim”. Diawal tulisan orasinya ini, Nikolaos sempat mengusung sebuah pertanyaan dan sekaligus pernyataan; Apa hubungan antara Islam dan perilaku yang dijalankan oleh orang-orang Muslim? Menurutnya, ada banyak hal yang perilaku tersebut sedikit sekali berhubungan dengan Islam, tetapi hal-hal tersebut dianggap berasal dari Islam sebab pelakunya adalah pribadi-pribadi yang kebetulan adalah Muslim.

Pernyataan yang berangkat dari pertanyaan ini berangkat dari fakta-fakata empirik, dimana seringkali perilaku pribadi seorang muslim sangat jauh dari idealitas ajaran agama Islam. Padahal, Islam sebagai dogma transenden sungguh sangat paripurna, bahkan instruksi al-Qur’an, sebagai kitab suci umat Islam, telah menyatakan, bahwa kitab suci tersebut merupakan  tibyan li kulli syai’i,[2] yang telah menjelaskan segala sesuatu, baik tentang aturan ubudiyah, mu’malah maupun tentang penomena alam.

Realitas yang menjarak antara muslim satu sisi dan Islam dengan dogma al-Qur’annya pada sisi yang lain telah terjadi, bahkan hampir dalam setiap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan bahkan ilmu pengetahuan. Dari sini kemudian timbul kegalauan bagi banyak cendekiawan muslim di banyak belahan dunia termasuk para ilmuan melayu nusantara. Kegalauan inilah yang sempat dirasakan oleh Muhammad Basyuni Amran, seorang cendekia dari Sambas Kalimantan Barat, yang menulis surat berbahasa Arab kepada Muhammad Rasyid Ridha, seorang ilmuan dan ulama besar dunia Islam, agar menjelaskan nasib keterbelakangan umat Islam.

Berawal dari surat tersebut, Muhamad Rasyid Ridha meminta pandangan seorang ulama kesohor ketika itu, Amir Sakib Arselan agar menjelaskan faktor-faktor kemajuan (irtiqa) bangsa Eropa, Amerika dan Jepang, dan kemungkinan umat Islam maju seperti mereka tetapi tetap mempertahankan agamanya. Pertanyaan yang berasal dari ilmuan rantau melayu itu-lah yang kemudian ditulis oleh Amir Sakeb Arselan dalam sebuah masterpiece-nya yang berjudul “lizama taakhkhara al-muslimin wa taqaddama Ghayruhum? (mengapa kaum muslimin terbelakang dan bangsa lain maju).[3]

Pertanyaan yang menjadi judul karya besar tersebut, dalam kontek kekinian seolah terasa masih relevan, dan tentu sangat tidak mudah mencari formulasi jawabannya, mengingat kondisi realitas umat sampai hari ini masih selalu berada dalam barisan keterbelakangan, yang akhirnya menimbulkan bias ketidakpercayaan diri yan g akut (inperiority complex).                

Ruang ketidakpercayaan itu selanjutnya menjadi virus yang terus menjangkiti semua lapisan pemikiran umat, termasuk diantaranya adalah persoalan politik. Selanjutnya politik, yang semula menjadi penguatan dan pemayung pelaksanaan agama, kemudian berubah menjadi problem (musykilah) ketika disandingkan dengan agama Islam. 

 

Memahami Islam

Sebagai dogma transenden, dan penutup dari semua risalah Rasul, Islam merupakan ajaran yang universal (syamil) dan integral (kamil) yang mencakupi semua ruang kehidupan.[4] Keuniversalan ajaran Islam terletak dalam ajaran-ajarannya yang tidak hanya membatasi nilai ajaran hanya kepada pemeluknya semata, namun juga bisa dan boleh direalisasikan bagi golongan outsider yang notabene tidak menyakini kebenarannya. Kemudian, keintegralan Islam berada dalam ajarannya yang menyentuh semua dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan.

Said Hawwa, dalam karya menumentalnya, al-Islam, menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari beberapa penguatan (muayyidat), format konstruksinya (bina) dan unsur-unsur materi (arkan)yang terdiri dari ubadah dan akidah.[5]

Namun, universalitas dan Integral ajaran Islam tersebut seolah hanya pengakuan yang tidak realistis, mengingat kondisi realitas umat justru berbalik arah dari cita ajaranya. Dari sini kemudian letak ‘kegalauan’ Muhammad Qutb, sehingga beliau menulis sebuah buku yang menggelitik dengan judul hal nahnu muslimun (apakah kita benar-benar muslim?). Judul buku yang berbentuk pertanyaan tersebut berangkat dari dua rumusan; bagaimana generasi awal muslim memahami Islam dan bagaimana seharusnya kita memahami maknanya?[6]

Dua rumusan pertanyaan di atas seolah menggugat kesadaran pemahaman kita selama ini terhadap Islam. Jika kita bersikukuh pada pertanyaan pertama dengan jawaban ‘sama’, maka selanjutnya timbul pertanyaan lain, lantas mengapa di zaman awal Islam penuh dengan kemajuan pengetahuan, tingginya moralitas dan bahkan sampai Islam memimpin peradaban manusia sejagad ini.

Memang, pemahaman terhadap sesuatu akan mengkibatkan seseorang lebih mengerti tentang sesuatu itu. Lebih mengerti yang akhirnya lebih menghayati, ditambah lagi dengan dogma keimanan yang selanjutnya terjadilah singkronisasi dan keselarasan antara pemahaman dan kelakuan. Bukankah Rasul telah menyatakan “keimanan bukan dengan berangan-angan dan berbasa-basi, akan tetapi iman itu adalah yang bersemanyam dalam hati dan kemudian direalisasikan dengan amal (laisa al-iman bi al-tamanni wa la bi al-tahalli, walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal).   

Persoalannya sekarang adalah, sejauh manakah seorang muslim telah memahami agamanya dan kemudian merealisasikan dalam kehidupan? jangan-jangan selama ini umat muslim baru sebatas belajar ‘tentang’ agama, baru belajar tentang Islam, dan belum memahami tujuan dan fungsi agama dengan sebenarnya. Jika demikian, maka tak heran, muncul orang-orang yang belajar tentang agama namun berperilaku yang jauh dari agama. Adakah ini yang disenyalir oleh Rasul, ‘alim al-lisan wa jahil al-qalb? yaitu orang yang bicaranya begitu fasih, tapi hatinya buta? Atau yang memilki sederet gelar keagamaan namun justru merusak agama.

Dari sini kemudian timbul berbagai macam masalah umat, yang dimulai dari persoalan tentang pemahaman agamanya, dan berakibat kepada realisasi keberagamaan yang seringkali tidak tepat dan bahkan jauh dari tuntunan mulia Islam. lebih akut lagi, terjadinya penyelewengan makna Islam dari agama paripurna kepada stigma agama yang hanya mengurus persoalan thaharah, perdebatan tentang jumlah rakaat taraweh dan hal-hal yang furu dalam agama.            

 

Agama versus Politik                    

Dalam ruang globalisasi, menurut al-Bak’labaki, manusia seakan menjadi masyarakat yang satu (al-qaryah al-‘alamiyah)[7], sehingga jarak tempat antar manusia menjadi tidak berarti. Globalisasi yang kemudian melahirkan zaman modern ini memungkinkan setiap manusia itu untuk berinteraksi dengan sesamanya tanpa lagi terhalang oleh pelbagai sekat, baik oleh adat istiadat, budaya dan bahkan agama. Rambu-rambu adat, budaya dan bahkan agama seakan menjadi urusan privat yang tidak perlu lagi mengurusi persoalan publik. Artinya, hukum agama tidak lagi dijadikan coomon law yang akan mengatur lalu lintas interaksi antara sesama manusia dalam satu negara.[8] Hukum agama hanya berlaku dalam kehidupan setiap individu, sesuai dengan agama yang diyakini. Hukum agama tidak diberlakukan menjadi hukum positif negara, kerana akan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, juga akan dituduh akan melahirkan kesan, bahwa agama mayoritas dalam sebuah Negara akan menejadi “hakim” dan penentu akan kebijakan publik, dan hal seperti ini akan mendapat tantangan, bahkan akan menimbulkan perpecahan yang berujung pada disintegrasi sebuah negara bangsa (nation state).

Disamping itu juga, adanya klaim bahwa semua agama dianggap memiliki nilai-nilai subtansial yang universal, nilai-nilai itu tidak hanya dimonopoli oleh satu agama, akan tetapi semua agama mempunyai nilai-nilai kebaikan yang memiliki tujuan yang sama antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang menurut Jhon Hick, bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi–masifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian semua agama  adalah sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain. Isu ini kemudian dikenal dengan adanya istilah pluralisme agama. Isu ini berangkat dari pendekatan substantif, yang mengungkung agama dalam ruang (privat) yang sangat sempit, dan memandang agama lebih sebagai konsep hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang transendental dan bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu sistem sosial.[9]

Pemahaman sekular liberal seperti di atas, di era global sekarang ini, seolah memberi kesimpulan bahwa agama harus terpisah dengan negara. Dengan alasan ini, maka muncul istilah negara sekular. Menurut Abd Wahab al-Masiry, sekular memiliki dua pemahaman, pertama, sekular yang parsial (‘ilmaniyah juziyah) yang berarti hanya memisahkan agama dengan negara (fasl al-din ‘an al-daulah). Kedua, sekular yang global (‘ilmaniyah syamilah), yang berarti memisahkan segala nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, dan agama dari segala kehidupan manusia.[10] Sejalan dengan Masiry, Naquib al-Attas menyatakan bahwa sekulariasi menghapus kuat kekuasaan agama sebagai lambang penyatu kebudayaan. Dia merupakan suatu gerak-daya sejarah yang lambat laun tapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan dari ikatan pengawalan agama dan pandangan alam yang ‘tertutup’—yakni merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal.[11]

Sebagai dogma transenden, Islam tidak semata cakupan aqidah, bukan pula semata ibadah spritual, bukan sistem ekonomi, sosial dan politik, akan tetapi Islam merupakan sistem hidup (manhaj hayat). Agama Islam bersifat universal yang tidak mengenal istilah parsialisasi dalam ajarannya. Disini adagium “shari’ah saleh li kulli zaman wa makan” menjadi terma yang tepat, kerana Islam selalu sejalan dengan karakter kehidupan manusia secara umum dan agama Islam selalu sesuia dengan fitrah manusia dan keberadaannya.[12] Keyakinan inilah yang secara praktis mengamini Islam politik. Politik merupakan bagian dari instrumen keberagamaan dalam merealisasikan ajaran agama. Pandangan ini menurut Schacht misalnya, seperti yang dikutip Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, karena Islam juga mengandung pandangan-pandangan hukum (qanun) dan politik. Secara umum, bahwa Islam adalah sistem budaya yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Ungkapan ini juga diamini oleh ‘gerbong’ pemikir orientalis yang lain seperti V. Fitzgerald, C.A. Nallino, R.Strothmann dan D.B Macdonald.[13]

Integrasi Islam dan politik, sepertinya telah menjadi konsensus para ulama dan pemikir muslim. Pemahaman integratif tersebut, berangkat dari amalan Rasul bersama sahabatnya di Madinah yang mengandung sisi poilitk, meskipun dari orientasi dan landasannya bersifat agama.[14] Meskipun, menurut Abd Raziq, bahwa Nabi Muhammad SAW tiada lain kecuali Rasul yang hanya berdakwah untuk agama Islam semata, bukan untuk kekuasaan dan bukan untuk mendirikan Negara.[15]

Pendapat Abd Raziq ini jelas tidak benar, kerana Nabi disamping menyampaikan risalah Islam kepada umatnya juga sebagai seorang penguasa yang bertugas melaksanakan hukum-hukum Islam. Inilah kali pertama pemerintahan Islam yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau.[16]

 

Integrasi Politik dengan Islam         

Selama ini, realitas politik hanya dipahami dengan sangat parsial. Politik hanya diasumsikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan, dan area yang strategis untuk menyemai kepentingan itu adalah kekuasaan. Maka paradigma politik menjelma menjadi sebuah ungkapan “siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana”. Dengan demikian realitas politik sangat paradoks dengan pengertian teori normatifnya.

Dalam realitasnya, perilaku politik dan norma teoretisnya terdapat tabir pemisah. Seakan keduanya berbeda jalan. Paradigma perilaku politik, bagi kebanyakan politisi, mengkristal menjadi kekuasan sebagai tujuan akhir, sehingga tindakan macheavallistik, seperti dusta, menjegal, oportunisme, dan perilaku amoral lainnya menjadi hal biasa, bahkan harus dilakukan demi tercapainya kepentingan. Sedangkan norma teoretis politik hanya menjadikan kekuasaan sebagai perantara untuk mewujudkan nilai ideal sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga, norma politik selalu mengedepankan kamus moral dalam mencapai kekuasaan.

Di sinilah tepatnya ungkapan al-Ghazali bahwa agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan roboh dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Ungkapan ini sinkron dengan pendapat Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam agama jika menegasikan politik, dan tidak ada kebaikan dalam politik jika meninggalkan agama.[17]   

Pernyataan al-Banna tersebut merupakan konklusi dari pemahaman keagamaan yang integral. Baginya, keberagamaan yang benar dan tepat adalah jika agama selalu menjadi mahaguru dan tujuan berpolitik. Pemahaman ini segaris lurus dengan sikap Islam yang menolak dualisme dan pemisahan agama dengan kekuasaan. Islam tidak mengenal parsialitas ruang antara kerohanian (ruhiyah) yang hanya berkutat dengan urusan-urusan keagamaan dan ruang temporal yang hanya diurus oleh politik.[18]

Namun anehnya, tidak semua Muslim menyadari hal ini. Bahkan ada sekelompok gerakan Islam yang menganggap bahwa politik dan segala perangkatnya, seperti partai, demokrasi dan yang lainnya merupakan hal yang sangat paradoks dengan keinginan norma agama. Pemahaman seperti ini kadang merujuk kepada teks literal agama, dan menjustifikasi bahwa politik menjadi barang ‘haram’ karena tidak ada dan dilakukan pada zaman Nabi SAW.

Sebagai akibat dari adanya pengharaman politik bagi sebagian kelompok Islam, maka peradigma politik menjelma menjadi rumus logika politik yang diwarisan kaum penjajah. Rumus logika politik yang dimaksud adalah berpolitik berarti memburu kekuasaan, dengan cara apapun, semuanya mungkin dan legal demi tercapainya tujuan kekuasaan itu. Cara politik seperti ini akhirnya dengan tanpa reserve akan sekaligus menegasikan norma agama. Hingga, adagium yang lumrah terdengar di tengah mayarakat adalah ‘jika berpolitik tinggalkanlah agama, dan jika menekuni agama tinggalkanlah politik’.

Pada akhirnya politik dan agama memiliki ‘teritorial’ masing-masing dan di antara keduanya harus terpisah. Para penghuni wilayah agama menjadi nista jika berpolitik dan para politisi lumrah dan seakan tanpa dosa jika meninggalkan norma agama. Walaupun kadang, di ranah kedisinian, agamawan dan politisi sama-sama ‘berkuda’ agama dalam berpolitik, dan sama-sama mempolitisasi agama.

Pemahaman yang salah terhadap politik, sebenarnya telah menggurita dalam benak masyarakat Muslim. Hal ini, paling tidak karena ada dua faktor. Pertama, realitas perilaku politik sangat sarat akan tamsil dan bukti rill, bahwa orang-orang yang dianggap memiliki label keberagamaan, seperti kiai, ustadz, dan buya seringkali larut dan terperangkap dalam dinamika politik picisan yang serupa dengan orang yang tidak mengetahui norma agama. Sehingga timbul kesan bahwa agamawan dan tidak agamawan menjadi sama saja jika berada dalam ruang politik. Akibatnya, agama menjadi tertuduh sebagai alat legitimasi politik semata. Agama terfitnah menjadi justifikasi-justifikasi sempit dan terbatas sesuai dengan interpretasi pesan syahwat penggunanya.

Kedua, adanya pengaruh dari pola pikir (ghazwul fikr) yang ditanamkan oleh Barat terhadap dunia Islam. Semboyan agama untuk Tuhan, dan negara untuk semua merupakan ungkapan yang seringkali nyaring didengungkan di tengah dunia Islam. Juga, adagium gereja sebagai pewaris sekularisme yang inti pesannya memisahkan agama dengan negara. Ungkapan ‘berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar’ merupakan fakta bahwa dogma gereja sangat antipati dengan penyatuan agama dan negara. Walaupun pada keyataan empiriknya, Barat tetap saja menjadikan politik sebagai kendaraan dalam menyemai norma agamanya. Barat selalu saja mengurusi persoalan keagamaan menggunakan otoritas politik negara.

Dua faktor tersebut memberi andil yang signifikan terhadap paradigma politik di pelbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Pemahaman dikotomik terhadap agama dan politik semacam ini, cukup banyak mempengaruhi perjalanan bernegara-bangsa yang akhirnya memberi identitas Indonesia sebagai negara yang netral tarhadap agama. Ujungnya, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim terbelenggu dalam aturan-aturan hukum yang tidak bersumber dari dogma keimanan Islam. Hasilnya, meskipun Muslim Indoensia mayoritas dalam jumlah tapi minoritas dalam politik.

Pengertian politik secara leksikal sangatlah sederhana. Dalam ungkapan Arab, istilah politik dibahasakan dengan al siyasah yang berasal dari kata sa-sa yang juga berarti dabbara (mengatur), amara (perintah), naha (larangan). Menurut Abd Aziz Izzat dalam bukunya al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam, pengertian politik berarti mengatur persoalan umat dan menjaga kemaslahatannya, dan tidak berarti penyesatan, penipuan dan permusuhan.[19] Dengan demikian, tema sentral politik dalam agama adalah mengatur dan mengarahkan persoalan umat kepada hal yang lebih maslahat sesuai keinginan agama. Di sinilah Ibn Uqail mengungkapkan bahwa perilaku politik harus selalu mendekatkan manusia kepada yang ashlah (right) bukan fasad (disright), meskipun tidak dilakukan Rasul dan tidak dijelaskan secara literal oleh wahyu.

Jika substansi politik demikian, berarti politik memiliki tugas yang sangat mulia, terpuji, dan terhormat, karena berpolitik merupakan bagian dari intrumen keberagamaan dalam merealisasikan ajarannya. Ini artinya, politik menjadi keharusan bahkan kewajiban bagi setiap penganut agama (Islam), karena dalam menerjemahkan ajaran dan titah Tuhan, ada yang mesti menggunakan kekuasaan. Dan cara yang elegan dan konstitusional dalam merangkul kekuasaan itu adalah mutlak dengan politik.

Dengan demikian, berpartai merupakan payung legalitas berpolitik. Dalam dunia kontemporer, partai politiklah yang rasional dan faktual merupakan alat perjuangan bagi terwujudkan misi dan cita agama. Bukan justru partai disingkirkan yang akhirnya menjadi tempat berteduh politisi pemuas nafsu perut dan birahi.

Fahmi Huwaidi[20] dalam beberapa tulisannya yang sempat dilarang oleh pemerintah Mesir (al-Maqalat al-Mahzurah) menulis sebuah judul Dharurat al-Hizb al-Islamy (signifikansi partai Islam). Menurut dia, ada beberapa argumentasi rasional dalam mewujudkan partai Islam. Pertama, partai merupakan lembaga yang konstitusional dalam menyalurkan aspirasi politik umat. Kedua, adanya realitas akidah yang mengharuskan seorang Muslim untuk menjalankan kehidupan secara islami. Cara tepat untuk merealisasikannya adalah ketika dipayungi hukum dan undang-undang. Dan partai merupakan bentuk yang bisa mangakomodasi kepentingan ini.
Ketiga, pekerjaan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman keberagamaan Islam. Seorang Muslim yang benar adalah ketika pengetahuan agama digunakan untuk kehidupan dunianya. Keempat, realitas demokrasi yang tertuang dalam undang-undang yang berdiri atas dasar ‘hak mayoritas dan mengakui minoritas.[21]

Dari beberapa argumentasi tersebut, agaknya sangat rasional untuk menjadikan politik yang berbentuk partai sebagai bagian dari instrumen keberagamaan. Politik dijadikan alat untuk merealisasikan kepentingan dan kemauan agama. Keberadaan politik, merupakan suatu watsilah yang niscaya dalam memperoleh kekuasaan dan entitas kekuasaan merupakan kekuatan yang sangat epektif dalam menjaga eksistensi dan nilai agama. Hal ini karena tugas kekuasaan adalah bagaimana menjaga hak-hak publik (al-umur al’ammah), yang dinataranya adalah menjaga agama dan nilai-nilai dasarnya sebagaimana yang telah disepakati para salaf al-salih.[22]

Adalah suatu yang sangat ideal, manakala kekuasaan (al-quwah) dan kebenaran (al-haq) bisa saling bersama. Meskipun, syaikh al-Islam Ibn Taymiyah masih sedikit skeptik dengan bersenyawanya kebenaran dengan kekuasaan tersebut.[23] Namun, inilah medan perjungan (jihad) umat yang tidak bisa dielakkan, karena sebenarnya perjuangan politik umat tidak lain kecuali bagian dari memperjuangkan legalitas (syar’iyah). Apatah lagi, ruang demokrasi yang tersedia dalam kancah bernegara saat ini merupakan pertarungan memperebutkan legalitas. Karena, di negara yang berfaham demokrasi, siapa yang memegang kendali legalitas, maka itulah yang menjadi pemenangnya.                           

Maka menjadi kelaziman bagi seorang Muslim untuk mengagamakan politik, dalam arti menjadikan politik sebagai kuda dalam mewujudkan ajaran agama, bukan justru sebaliknya, menjadikan politik sebagai agama yang segalanya dipolitisasi sesuai selera, termasuk dogma agama. Jika itu yang yang terjadi, maka akhirnya kita hanya menyaksikan drama politik ‘iblis’ yang berjubah agamawan atau agamawan yang berhati ‘iblis’.

 

Ikhtitam  

Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, merupakan ajaran-ajaran (ta’alim) yang menyangkut tuntutan kehidupan secara menyeluruh (kaffah). Agar bisa nilai-nilai kebenaran  yang sudah terpatri dalam ajaran agama Islam itu bisa direalisasikan, maka tidak ada solusi lain, kecuali dengan melakukan langkah revitalisasi peran politik umat dengan cara meng-install atau minimal, meng-update kembali pemahaman kaum muslimin tentang integrasi Islam dan politik dalam realitas bernegara. Upaya “revitalisasi” peran itu tentu harus bertolah dari pemahaman keagamaan yang menyeluruh bukan parsial. Jika itu belum dilakukan, maka status mayoritas jumlah kita dalam bernegara di tanah air ini selalu dan akan tetap akan menjadi minoritas dalam politik.

 

BIBLIOGRAPHY

Abd al-Azizi Izzat al-Khayyat, al-Nizam al-Siayasi fi al-islam, al-nazariyah al-Siyasiyah, Nizam al-Hukm, Kairo, Dar al-Salam, 1999

 

Abd al-Wahāb al-Masīrīy, Dirāsāt Macrifiyah fi al-Hadāsah al-Gharbiyyah, Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, Kaherah, 2006

 

Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985

 

Ahmad Shalabīy, al-Islām, Maktabah al-Nahah al-Miriyah, Kairo, 1983

 

Anas Malik Toha, Tren Plurisme Agama, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004

 

Anwar Jundi, ‘Alimiyat al-islam, Kairo, Dar al-‘Itisham, 1987

 

cAlī cAbd al-Rāziq, al-Islām wa Uūl al-Hukm, Maktabah al-ayāt, Beirūt, t.th,

 

Fahmi Huwaidi, al-Maqalat al-Mahzurat, Kairo, Dar al-Syuruq, 1999

 

Hasan al-Banna, Majmu’ Rsail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Kairo, Dar al-Tauzi’ li al-Nasyr al-Islamiyah  

 

Hermanto Harun, Non Muslim dalam Sistem Politik Indonesia, Kajian Fikih Kontemporer, Disertasi Program Doktor University Kebangsaan Malaysia, 2012

 

Muhammad Diyā’udīn al-Rīs, al-Nazariyāt al-Siyāsah al-Islāmiyah, , Kairo, Dār al-Macārif, 1966

 

Muhammad Qutb, Hal Nahnu Muslimuin, Kairo, Dar al-Syuruq, 1989

 

Munir al-Baclabaki, Qms al-Mawrid, Dār al-cIlmi li al-Malāyīn, Bairūt, 2005

 

Said Hawwa, al-Islam, Kairo, Maktabah Wahbah, 1987

 

Siddiq Fadhil dkk, Pembudayaan Ilmu, Membina Jati Diri Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Selangor 2009.

 

Syed Muhaammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim, Institut Antar Bangsa Pemikiran dan keta madunan (ISTAC), Malaysia, 2001

 

Taqiy al-Din Ahmad bin Tayimyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah, Kairo, Dar Zuhur al-Fikr, hlm 17

 

Yusuf al-Qaradawi, Hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr, Kairo, Maktabah Wahbah, 2006

 

Yūsuf al-Qaraāwīy, al-Islām wa al-cIlmāniyah Wajh li Wajh, Muassah al-Risālah, Beirūt, 1992

 

Yusūf al-Qaraāwīy, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām, Makānatuhā, Mac ālimuhā, Tabicatuhā, Mawqifuhā Min al-Dimukratiyah wa al-Tacaddudiyah wa al-Mar,ah wa Ghair al-Muslimīn, Dār al-Shurūq, Kaherah, 1999


[1] H. Hermanto Harun, Lc, MHI, Ph.D, Dosen Politik Islam (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi. Tulisan ini disampaikan dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SMQ Merangin, 15 Maret 2014   

[2] QS al-Nahl, ayat 16

[3] Siddiq Fadhil dkk, Pembudayaan Ilmu, Membina Jati Diri Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Selangor 2009, hal 3

[4] Anwar Jundi, ‘Alimiyat al-islam, Kairo, Dar al-‘Itisham, 1987, hlm 7

[5] Muayyidat tersebut seperti jihad, amr ma’ruf nahi mungkar, hukum beserta perangkat pidananya. Bangunan konstrusiya terdiri dari system kehidupan, system politik, sisitem ekonomi, system pertahanan, system pendidikan, system moral, dan system sosial. Said Hawwa, al-Islam, Kairo, Maktabah Wahbah, 1987, hlm 11

[6] Muhammad Qutb, Hal Nahnu Muslimuin, Kairo, Dar al-Syuruq, 1989, hal 10

[7]  Munir al-Baclabaki, Qamus al-Mawrid, Dār al-cIlmi li al-Malāyīn, Bairūt, 2005, hlm. 390

[8] Hermanto Harun, Non Muslim dalam Sistem Politik Indonesia, Kajian Fikih Kontemporer, Disertasi Program Doktor University Kebangsaan Malaysia, 2012, hlm 2

[9] Anas Malik Toha, Tren Plurisme Agama, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004, hlm. 16

[10]Abd al-Wahāb al-Masīrīy, Dirāsāt Macrifiyah fi al-Hadāsah al-Gharbiyyah, Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, Kaherah, 2006, hlm. 52

[11] Syed Muhaammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim, Institut Antar Bangsa Pemikiran dan keta madunan (ISTAC), Malaysia, 2001, hlm. 198. Naquib al-Attas menjelaskan bahawa, sekular itu berasal dari perkataan Latin saeculum yang bermaksud pada makna masa dan keadaan dunia dimana masa ini berlaku.

[12] Yūsuf al-Qaradāwīy, al-Islām wa al-cIlmāniyah Wajh li Wajh, Muassah al-Risālah, Beirūt, 1992, hlm. 152

[13]Yusūf al-Qaradāwīy, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām, Makānatuhā, Mac ālimuhā, Tabicatuhā, Mawqifuhā Min al-Dimukratiyah wa al-Tacaddudiyah wa al-Mar,ah wa Ghair al-Muslimīn, Dār al-Shurūq, Kaherah, 1999, hlm. 27

[14]Muhammad Diyā’udīn al-Rīs, al-Nazariyāt al-Siyāsah al-Islāmiyah, Dār al-Macārif, 1966, Kaherah, hlm. 16

[15] cAlī cAbd al-Rāziq, al-Islām wa Uūl al-Hukm, Maktabah al-ayāt, Beirūt, t.th, hlm. 136

[16] Ahmad Shalabīy, al-Islām, Maktabah al-Nahah al-Miriyah, Kaherah, 1983, hlm. 256

[17]Penjelasan lebih lengkap tentang hubungan agama dan politik (Negara) telah dijelaskan oleh Hasan al-Banna dalam tulisannya Majmu’ Rasail Hasan al-Banna. Lihat: Hasan al-Banna, Majmu’ Rsail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Kairo, Dar al-Tauzi’ li al-Nasyr al-Islamiyah  

[18] Yusuf al-Qaradawi, Hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr, Kairo, Maktabah Wahbah, 2006, hlm 182

[19] Abd al-Azizi Izzat al-Khayyat, al-Nizam al-Siayasi fi al-islam, al-nazariyah al-Siyasiyah, Nizam al-Hukm, Kairo, Dar al-Salam, 1999, hlm 22

[20]Seorang cendekiawan muslim Mesir, kolomnis yang banyak menulis berbagai opini di media Timur Tengah. Karya-karyanya banyak menyangkut isu-isu politk dan sosial keagamaan di berbagai dunia Islam. Tulisan-tulisannya bisa diakses di website.www.fahmyhoweidy.blogspot.com

[21] Fahmi Huwaidi, al-Maqalat al-Mahzurat, Kairo, Dar al-Syuruq, 1999, hlm 72-73

[22]Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985, hlm 18

[23] Taqiy al-Din Ahmad bin Tayimyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah, Kairo, Dar Zuhur al-Fikr, hlm 17



Menegaskan Identitas Ulama
Desember 12, 2013, 5:15 am
Filed under: Opini

Menegaskan Identitas Ulama

Hermanto Harun*

Baru-baru ini, ada peristiwa yang cukup istimewa bagi tradisi keilmuan Islam di Jambi, dimana tradisi keilmuan seperti itu hampir sudah jarang terdengar dalam budaya ulama di tanah Melayu ini. Peristiwa istimewa yang laik direkam sejarah tersebut terangkum dalam acara “Silaturrahim Ulama dan Pimpinan Pesantren Se-Provinsi Jambi” yang  diselenggarakan di Pondok Pesantren Modern al-Hiayah (PPM al-Hidayah) Pal 10, (9/12/2013). Keistimewaan acara tersebut bukan hanya terletak pada upaya sinergisitas dan penyamaan persepsi ulama tentang solusi penyelesaian problematika umat, namun juga terjadi munazarah (sharing) dalam bahtsul masa-il yang membahas pelbagai permalasahan keumatan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu’amalah (sosial).

Selang sehari berikutnya, (10-12/12/2013) penulis juga menghadiri acara forum ulama yang sangat prestise, dimana Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang bertempat di Gedung MUI Provinsi Jambi. Acara ini menjadi lebih bergengsi mengingat para peserta merupakan pentolan ulama yang mewakili setiap daerah kab/kota dalam Provinsi Jambi, seperti Buya Abd Sattar dari Merangin, Buya Halim Qasim dari Tungkal, Prof Suhar dari Sarolangun, Dr Husein Wahab dari Kota Jambi dan sederet nama lainnya.

Meski terkesan sederhana, acara yang mengusung tema; Pemantapan Program, Konsilidasi Organisasi dan Perbaikan Akhlak Bangsa, Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Jambi Emas 2015, merupakan perhelatan rutinitas yang cenderung seremoni. Namun, berkumpulnya ulama Jambi dalam rumah MUI ini tentu memiliki banyak makna, dan menyimpan harapan besar umat, mengingat kontribusi ulama sangat diharapkan, bukan hanya terhadap dalam persoalan ubudiyah, namun juga dalam merespon tantangan zaman yang selalu dinamis dan berkembang.

Kedua ‘gawe’ ulama seperti dalam perhelatan di atas, sekilas menjadi signal akan adanya ketersambungan harapan umat melalui peran aktif para ulama terhadap dinamika kekinian, terutama yang berhubungan dengan persoalan sosial keagamaan.  Hal ini menjadi sangat penting, karena ulama nyaris dianggap absen dari dinamika itu, bahkan terkesan terisolir dari peran otoritas sosial yang semestinya.

Padahal, keberadaan ulama dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim, menurut Thoha Hamim, secara sosiologis dituntut kehadirannya memberi legitimasi teologis terhadap totalitas kehidupan umat. Ulama yang kemudian menjelma menjadi kelompok elit agama dalam realitasnya seringkali mengendalikan kehidupan masyarakat muslim, dan kemudian dengan keahlian mereka dalam bidang ilmu keagamaan Islam, memerankan elit agama ini menjadi regulator bagi segala dimensi kehidupan, mulai dari moral, pendidikan, ekonomi, hukum sampai sosial budaya.

Dalam perspektif keimanan Islam, wujud aktif ulama ditengah umatnya merupakan pewaris tahta para nabi (QS Fatir 28). Dari itu, para ulama memiliki kewajiban laiknya tugas para Rasul dalam menyampaikan risalah (ajaran) mulia agama, dan selanjutnya mengimplementasi nilai-nilai mulia itu dalam kehidupan nyata, sesuai perintah dan praktek yang telah dilakoni para Rasul yang tersimpan dalam sabdanya “ballighu ‘anni” (sammpaikan dariku) meskipun hanya satu pesan (ayat).

Dari sinilah kemudian, Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya ‘Ulumuddin memberi analogi relasi ulama dengan umatnya bak seperti tongkat dengan banyangannya (al-‘ud wal al-zil) atau seperti kanvas tanah dengan lukisan. Perumpamaan ini jelas sekali menggambarkan bahwa, kondisi sosial keagamaan masyarakat saat ini merupakan potret dari entitas ulama-nya. Ulama seolah tongkat yang tentu akan memberi efek banyangan, yang bagaimana mungkin bayangannya akan lurus, jika tongkatnya bengkok.

Ilustrasi relasi ulama dan umatnya seperti gambaran al-Ghazali tersebut sepertinya cocok dengan realitas kekinian sekaligus juga menggelitik. Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan kembali bahwa absennya ulama menjadi suatu sebab akutnya problematika sosial masyarakat .

Dari sini kemudian, wujud MUI menjadi signifikan dan absah, karena dianggap refresentasi ulama yang lintas sektoral, yang mewakili pelbagai komunitas institusi keumatan yang hidup ditengah masyarakat. Akan tetapi, ketika identitas keulamaan itu menyatu dalam komunitas dan terlembaga, kadang menimbulkan pelbagai pertanyaan yang agak musykil, seperti standar kualifikasi apa yang bisa memberi label keabsahan seseorang itu bisa “dianggap” ulama? Selanjutnya otoritas apa yang dimiliki para ulama itu sehingga klausul rekomendasi Rakor itu bisa direalisasikan dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan umat?

Beberapa pertanyaan sederhana tadi yang kemudian menggelinding ke permukaan publik, menggelitik untuk didiskusikan dan dicari jawabannya secara bijaksana. Munculnya pertanyaan tersebut, hemat penulis, setidaknya karena beberapa persoalan; Pertama, ketidakjelasan proses regenerasi dan rekrutmen anggota MUI itu sendiri. Juga, proses pengkaderan ulama yang masih sangat kabur, sehingga efek berikutnya mengaburkan kualifikasi kepantasan menyandang gelar keulamaan itu. Sebagai akibatnya, identitas MUI sendiri sebagai lembaga yang menamakan diri institusi (majlis) ulama masih bisa dianggap bermasalah dan bahkan mungkin diragukan. Jika demikian, maka output kerja dan hasil Rakor MUI bisa mentah sekaligus cacat etika, karena jika identitas awalnya sudah bermasalah, jelas produksi hasilnya juga bermasalah.

Kedua, ketidakjelasan status MUI  dalam sistem kenegaraan, yang mengakibatkan lemahnya otoritas yang dimilikinya. Sepintas, keberadaan MUI hampir sama dengan Institusi Fatwa (Dar al-Ifta) yang ada di berbagai negara muslim. Namun, posisi MUI dalam sistem negara berbeda dengan Institusi Fatwa tersebut, karena Institusi Fatwa seperti di Malaysia misalnya, diakui sebagai bagian dari stuktur negara, sehingga memiliki otoritas dan wewenang di bidang fatwa yang selanjutnya direalisasikan oleh negara. Lain halnya dengan MUI yang keberadaannya mirip dengan Ormas keagamaan yang tidak lebih sebagai lembaga “moral” sehingga tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur negara. Konsekuensinya, keberadaan MUI penuh dilema, wujudnya tidak begitu penting, namun ketiadaannya bagitu dirindukan. Ketidak-pastian status MUI ini menempatkannya pada posisi “muzabzab” yang seringkali membuatnya tidak berdaya, tidak independen yang ujungnya hanya menjadi stempel legitimasi kekuasaan, karena posisinya sebagai tangan dibawah yang terkesan “memelas” dari kebijakan pemerintah.

Dua persoalan musykil terhadap identitas ulama tadi, semestinya menjadi perhatian bersama sebagai warga negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Karena perhelatan ulama seperti dalam dua kegiatan tadi, paling tidak sudah menunjukkan bahwa para ulama dan intitusi keagamaan tidak absen dari realitas problematika sosial umatnya. Dan sudah seharusnya pula, ulama menjadi penentu kebijakan dalam kerangka mencari formulasi kemaslahatan umat dan negara. Bukankah selama ini, ulama menjadi bagian dari pengurai berbagai krisis ditanah air, seperti ungkapan Fahmi Huwaidi, al-ulama mafatih al-azamat  (ulama sebagai kunci penyelesaian krisis), bukan seperti “daun salam” dimasukkan ke dalam masakan hanya untuk penikmat rasa, selanjutnya dibuang ketika mau disantap.Wallahu ‘alam.

*Dosen Pascasarjana IAIN STS  & Guru Pondok Modern al-Hidayah Pal 10, Jambi.   



Demokrasi Mesir Vs Akal Sehat
Agustus 29, 2013, 2:36 am
Filed under: Islam dan Politik

Demokrasi Mesir dan Akal Sehat

Hermanto Harun*

Mesir, negeri Arab yang sangat popular dalam sejarah dinamika kelimuan Islam dan negeri kinanah yang telah merekam perjalanan para anbiya itu, kini sedang mencekam dan bersimbah darah. Cerita kota Kairo yang penuh romantika cinta dalam novel-novel religi di tanah air, sekaligus pusat gerakan politik di Mesir, kini sedang merajut rangkaian cerita lain yang sangat sengit dan mengerikan. Para pegiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) se-antero dunia dikejutkan dengan fakta pengkhianatan demokrasi yang sedang bergelora di negeri viramid itu. Penggulingan presiden Muhammad Moursi dalam kudeta militer yang dikomandoi Jenderal Abd Fatah al-Sisi, merupakan petaka sejarah yang telah menoreh duka mendalam di pentas dunia demokrasi di abad modern. Karena, Muhammad Moursi merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung dalam Pemilu pertamakali setelah bergulirnya era reformasi di negeri kinanah tersebut.

Naiknya Moursi sebagai presiden Mesir pertama yang dipilih dalam sistem demokrasi modern, tidak bisa dipungkiri sebagai pertanda bangkitnya gerakan Islam politik di jazirah Arab. Karena gerakan Islam politik selama ini dibungkam dan bahkan dikebumikan, sehingga tidak bisa tampil ke ruang publik untuk mengambil peran dalam kekuasaan. Momentum musim semi di jazirah Arab (al-Rabi’ al-Arabiy) nampaknya memberi ruang untuk bangkit setelah beberapa dekade dalam tekanan penguasa otoriter yang bertopeng demokrasi. Momentum Arab Spring yang bergulir pada akhir 2010 yang berhembus dari Tunisia dan menyebar hampir ke seluruh Negara Arab, seolah memberi angin segar dan peluang berharga dalam berkonpetisi di pentas demokrasi politik yang selama ini tertutup.

Runtuhnya rezim otoriter Husni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun di negeri Musa itu, setidaknya memberi harapan besar terhadap perjalanan demokrasi di Mesir. Namun, alam demokrasi yang baru seumur jagung dinikmati rakyat Mesir itu, kini sedang sekarat. Cita demokrasi dengan kredo ‘suara rakyat adalah suara tuhan’ yang selalu memberi ruang “kebebasan” kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, kini menjadi suram setelah tangan besi militer kembali mengambil alih kekuasaan. Demonstrasi menentang Presiden Moursi di lapangan Tahrir (Maidan a-Tahrir) pada tanggal 30 Juli lalu, dijadikan tameng oleh militer untuk mengambil kendali pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, alibi yang dibangun juga sangat meyakinkan, bahwa jumlah para demonstran anti presiden Moursi saat itu mencapai puluhan juta orang. Walaupun, argumentasi itu ternyata sangat lemah dan bahkan sangat sumir dalam perspektif ilmiah dan akademis. Tapi, tampaknya pihak mliter tak peduli, dengan meminjam ‘daulat rakyat” kudeta militer terus melaju, walau ribuan nyawa rakyat Mesir yang tak bedosa harus menjadi tumbal.

Watak Demokrasi

Memang persoalan demokrasi menjadi problematika tersendiri bagi gerakan politik Islam. Perdebatan panjang tentang entitas (mahiyah) demokrasi dalam perspektif Islam agaknya tidak menemui ujung, karena setiap pendapat memiliki cara pandang berbeda. Apakah “penghukuman” terhadap demokrasi berangkat dari pengertian literal, sejarah dan bahkan ideologinya, atau justru pada substansi dan ‘maqasid’-nya. Walaupun, pihak yang selama ini bertelingkah tersebut, agaknya telah menemukan ruang “ijma”, untuk berdemokrasi, baik berdasarkan pertimbangan pragmatis, atau kondisi realitas yang menjadikan ‘illat’ pendapat itu berubah. Dalam hal ini, negara Mesir menjadi prototype tentang dinamika pergumulan itu, karena partai al-Nur yang bercorak salafi, yang selama ini gencar menolak term demokrasi ternyata mengikuti pemilu, dan partai Keadilan dan Kebebasan (hizb al-hurriyah wa al-‘adalah) sayap politik Gerakan Ikhwan al-Muslimin bahkan menjadi pemenang pemilu.

Ketika dua kekuatan politik Islam di Mesir tersebut sedang beromantika dengan realitas demokrasi, justru demokrasi itu dirampas oleh kelompok yang selama ini mengkampanyekan demokrasi. Hal ini tak bisa ditepis, bahwa fakta kudeta militer di Mesir didukung oleh kelompok liberal dan sekuleris, yang didukung oleh Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Lantas, seperti apakah tafsir demokrasi yang mereka maksudkan? Bukankah kesepakatan atas tafsir demokrasi dalam politik ditentukan oleh kotak suara pemilu? lalu mengapa mereka (liberal, sekuleris dan AS) mendukung penggulingan Muhammad Moursi dan bahkan menggantikan pemerintahan yang sah tersebut?

Pertanyaan di atas menjadi penting untuk mengungkap golongan manakah yang tulus terhadap tafsir demokrasi dan puak mana yang justru menjadikan demokrasi sebagai topeng belaka? Yang jelas, dari perspektif manapun, watak demokrasi adalah kebebesan yang merupakan hak sekaligus ruang terbuka bagi seluruh rakyat untuk mengekspresikan kemauan politik selama berada dalam koridor hukum yang sah dalam sebuah Negara. Namun yang terjadi di Mesir agaknya berbeda, karena tafsir demokrasi yang dimenangkan oleh partai Islam tidak sejalan dengan pemahaman dan kemauan demokrasi yang ditafsirkan oleh kelompok liberal dan sekulerism.

Pemahaman demokrasi oleh kelompok liberal dan sekulerism hanya benar bila pengendali kekuasaan di sebuah Negara mengikuti dogma yang selama ini mereka perjuangkan. Kata kunci perjuangan demokrasi persi liberal dan sekulersm adalah mengasingkan golongan Islam dari pentas politik. Hal ini karena ideologi liberal dan sekulerism pasti bertabrakan dengan rumus dan norma agama. Bagi mereka, bersenyawanya agama dan politik di pentas kekuasaan merupakan persekongkolan haram yang harus dinistakan, bahkan harus dimusnahkan.

Ideologi permusuhan terhadap bersenyawanya agama dan politik tersebut nampaknya telah menjadi interpretasi mutlak dan tunggal bagi kaum liberal dan sekulerism, bahkan persenyawaan itu menjadi momok yang selalu dipandang menakutkan. Sehingga, berbagai istilah yang digunakan untuk menidentifikasi golongan islamis tersebut selalu dengan ungkapan mendiskreditkan, seperti fundamentalis, ekstrimis dan bahkan teroris. Pengistilahan ini menjadi bahasa baku yang selalu dijaja oleh kau sekuleris dan liberal dalam opini publik yang dibungkus dengan kemasan yang apik yang seolah benar dan ilmiah.

Realitas demokrasi di Mesir yang sedang bergolak sekarang ini agaknya memerlukan penegasan kembali terhadap tafsir demokrasi di abad modern ini, apakah demokrasi itu masih sejalan dengan kemajuan berfikir manusia, atau justru terma demokrasi masih dalam kerangka paradgima peradaban masa lalu. Nampaknya, golongan Islam yang berjuang untuk demokrasi di Mesir sekarang ini, dan dunia Islam lainnya, perlu membaca tafsir demokrasi yang dirumuskan oleh kau liberal, sekuleris dan AS secara mendalam dan seksama. Karena, acapkali ruang demokrasi yang dimenangkan oleh golongan Islam, justru mendapat tempat dan tahtanya dipenjara, bahkan harus bersimbah darah, seperti yang terjadi di Mesir yang telah menumbalkan 6000-an nyawa rakyat tak berdosa. Jika seperti ini makna demokrasi yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan sekuleris, maka sudah pasti yang membenarkannya layak untuk dikategorikan kehilangan akal sehat. Wallahu’alam



Ikhwan Muslimin dan Tafsir Terorisme
Agustus 29, 2013, 2:30 am
Filed under: Opini

Ikhwan Muslimin dan Tafsir Terorisme

Hermanto Harun*

 

Perbincangan tentang terorisme kembali menjadi isu utama pemberitaan dunia. Topik terorisme selalu menjadi jagalan laris, karena main topic-nya kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotifkan agama, walaupun secara defenitif, term terorisme tidak memilki defenisi baku yang disepakati oleh dunia internasional. Namun dalam paradigma publik, Islam seolah telah diperangkapkan dengan ideologi sesat itu, dan cenderung selalu tertuduh dalam setiap gerakan yang berlabelkan terorisme.

 

Kini, tema terorisme (al-irhab) kembali manggung di pentas opini Arab dan dunia, ketika junta militer Mesir yang dikomandoi Abd Fattah al-Sisi memberanguskan lawan politiknya yang melakukan demonstrasi damai di lapangan Rabea al-Adawea dan Nahdah di Kota Kairo. Demo damai (al-i’tisham) tersebut, bagi militer, telah disusupi dan ditunggangi oleh gerakan Islam Ikhwan al-Muslimin (IM) yang diasumsikan sebagai gerakan yang berideologi terorisme. Label terorisme itu dimunculkan ke permukaan, karena junta militer Mesir menjadikan terorisme sebagai alibi dalam rangka membunuh gerakan Ikhwan al-Muslimin sebagai lawan politik, sehingga seolah, istilah teroris menjadi justifikasi (tabrir) penghalalan kelakuan pembunuhan sadis tersebut.

 

Pengistilahan terorisme (al-irhab) selanjutnya dikemas apik yang dijual di ruang opini dunia, karena personifikasi teroris agaknya telah menyatu dengan sosok Usama bin Laden, seorang anak Adam yang pernah menjadi musuh nomor satu AS dan sekutunya. Juga, faham sesat ini dikesankan selalu bersama berbagai gerakan Islam garis keras, fundamentalis, ekstrimis dan lainnya. Dari itu, istilah terorisme memiliki daya magnetis tinggi di kalangan islamphobia, sekulerisme dan liberal. Di sini, menurut Khaled Abou el-Fadl, terminologi terorisme menjadi label-label tertentu yang tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga label-label itu juga menghakimi.

 

Stigma terorisme

 

Memahami terma terorisme sacara harfiyah tidaklah begitu sulit. Namun, menerjemahkannya secara kully (konprehensif) dengan konkteks kekinian terasa amat akut. Mengingat, terma terorisme sudah ter-sibghah (diwarnai) oleh pelbagai kepentingan, baik ideologi maupun politik. Sehingga, ketika harus menuding seseorang dengan teroris, terasa sulit untuk meyakini kebenaran relevansinya antara stigma dan pelakunya. Hal ini, karena terma terorisme telah memasuki wilayah klaim masing-masing dengan beragam tafsiran, selaras agenda yang berkepentingan. Disinilah tepatnya ungkapan Fahmi Huwaidi dalam bukunya al-Maqalat al-Mahzurah (kumpulan artikel terlarang) yang menjelaskan, bahwa dekade terakhir ini, perbuatan baik dituding sebagai sebuah kejahatan, putih menjadi hitam, dan mujahid dianggap teroris.

 

Namun, di tengah subyektifitas dan kerancuan makna terorisme, tidak lantas istilah ini terisolir dan luput dari pengertian akademiknya. Menurut Vidari, kata terorisme merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut seseorang dan atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan teror di tengah-tengah masyarakat. (Republika, 23/6/2007). Jhon M Echols menyebut arti terorisme sebagai penggetaran atau perusuh atau tindakan kekerasan yang disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakut­-nakuti lawan. Akan tetapi dalam kamus adikuasa, menurut Noam Avram Chomsky, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok­-kelompok kecil. Amir Thohiri dalam bukunya al-lrhab al-Muqaddas (terorisme suci) menulis, semua tindakan kekerasan yang diluar undang-undang perang–seperti yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia–dengan tujuan memberi rasa tidak aman demi tercapainya tujuan politik.

 

Pengertian di atas, merupakan persepsi personal ilmuwan dalam mendefinisikan makna terorisme. Pada level kenegaraan, Mesir misalnya, pernah diadakan forum dialog antara ketua Asosiasi Keamanan Nasional Arab dengan ketua Dewan Syura (MPR) Mesir pada tanggal 20 Maret 1993 yang mengangkat tema “Menghadang Terorisme”. Dalam dialog ini menelurkan pengertian terorisme, yaitu, segala praktek kekerasan atau ancaman dengan tujuan politis untuk mempengaruhi prestise negara atau untuk menguasai keamanan dengan obsesi menggoyang kepemimpinan nasional, yang bisa dilakukan dengan pelbagai cara, seperti menghancurkan perekonomian agar tercipta keresahan yang berujung kerusuhan. Juga, sebuah obsesi untuk merubah perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara dan telah diterima oleh masyarakat.

 

Jika berangkat dari pengertian terorisme secara leksikal seperti di atas, maka mafhum sederhana dapat disimpulkan bahwa terorisme itu selalu ada dalam realitas sejarah kehidupan manusia. Bahkan, ada semenjak manusia itu membentuk komunitas sosial seperti tragedi pada bani Adam, Habil dan Qabil. Namun pengertian terorisme dalam pemikiran modern mengkristal semenjak revolusi Prancis pada tanggal 10 Agustus 1792, ketika pihak oposisi revolusi melakukan pelbagai tindakan kekerasan dalam menantang revolusi tersebut.

 

Dalam perkembangannya, gerakan terorisme memang sangat sering dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini terlihat dari beberapa klasifikasi yang dirangkumkan oleh para ilmuwan. Setidaknya ada tiga. Pertama, terorisme kriminal seperti gerakan perompakan dan penodongan. Kedua, terorisme hegemonik seperti yang banyak dilakukan oleh banyak penguasa terhadap lawan politiknya dalam melanggengkan kekuasaan. Ketiga, terorisme pemikiran seperti pemaksaan opini dan pemahaman terhadap kelompok lain.

 

Dari ketiga rangkuman tentang pemaknaan terorisme di atas, jika dikontekstualisasikan di negara Mesir sekarang ini, maka sangat jelas, bahwa kudeta yang bersimbah darah dari tangan-tangan sadis militer Mesir itu, merupakan terorisme hegemonik, dimana pihak Militer yang merampas kekuasaan dari pihak sipil kemudian melakukan pembantaian kepada lawan politik mereka. Kelompok gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir dengan sayap politik Partai Kebebasan dan Keadilan yang telah ditakdirkan menjadi pemenang Pemilu hanya menjadi target dari alibi penumpasan terorisme global. Jamaah Ikhwan yang selama ini selalu mengedepankan intlektualitas politik dan moderasi Islam harus distigmakan dengan label teorisme, sebab hanya dengan alibi ini, kelakuan pembantaian yang dikomandoi Adb Fattah al-Sisi bisa ‘terima’ oleh pro status quo, liberal dan Islamphobia.

Di sini letak rancunya. Demonstrasi damai (al-i’tishom)tanpa senjata, yang meruapakan ciri khas demokrasi, justru dibantai dan dianggap sebagai gerakan terorisme. Tapi, kudeta militer, pembantaian manusia dengan sangat keji oleh apatur negara dianggap sebagai kewajaran dan menjadi ikon perjuangan dalam menegakkan kedaulatan demokrasi dalam sebuah Negara. Beginikah tafsir terorisme yang kemudian menjadi rujukan pro kudeta? Ini yang mungkin dimaksudkan oleh Fahmi Huwaidi sebagai ajras al-‘audah ila al-wara’ (lonceng pertanda mundur ke belakang)? Tentu, yang berakal waras dapat menilai dengan objektif dan yang sebenarnya. Wallahu’alam

 

*Kepala Pusat Penelitian (Puslit) & Dosen Fak Syariah IAIN STS Jambi.



MTQ; ZIkir Atau Tabzir
Mei 15, 2012, 5:13 am
Filed under: Uncategorized

Gambar

MTQ;  Zikir atau Tabzir?

Hermanto Harun*

 Gong perhelatan MTQ Tingkat Provinsi Jambi ke 42 yang bertempat di Merangin sudah di tabuhkan. Acara yang sekaligus menjadi pesta keumatan itu, mengesankan kesucian, bahkan cukup paten untuk dijustifikasi sebagai kegiatan ritualitas keberimanan dan ibadah. Mengingat, MTQ yang dipatenkan sebagai program dwi tahunan Provinsi bercorak Melayu ini, telah diakulturasikan sebagai adat istiadat dan budaya, setidaknya bagi pemegang kekuasan. Sehingga berbagai perlombaan yang berasimilasi dengan label keagamaan Islam, mulai dari lomba melagukan al-Qur’an sampai ke seni-seni lain yang berafilisasi kepada labelitas keislaman menjadi warna-warni yang menghiasi pesta umat ini.    

 Tentu, sebagai muslim, perhelatan ini mempunyai nilai kebanggaan, memiliki kesan kearifan, sekaligus dianggap sebagai cerminan dari dimensi keagamaan yang diyakini. Maka dari perspektif ini, berapapun gelontoran anggaran yang telah dikucurkan, tidak akan sedikitpun pernah dianggap merugikan. Malah sebaliknya, kucuran dana pesta keagamaan ini menjadi prestise yang seolah mencerminkan loyalitas keberimanan.

 Namun, ditengah gemuruh dan sorai pesta MTQ ini, terjadi ironi yang sangat menyayat hati, dimana milyaran rupiah kucuran dana MTQ tersebut tidak sebanding dengan tujuan yang akan dihasilkan. Bagaimana tidak, Kabupaten Merangin yang menjadi tuan rumah MTQ tahun ini, senurut informasi dari Diknas Provinsi Jambi, memiliki angka buta aksara al-Qur’an tingkat Sekolah Dasar paling tinggi diantara Kabupeten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Bahkan angka buta aksara al-Qur’an di Jambi secara keseluruhan menyentuh angka yang sangat pastastis, yakni mencapai tiga puluh ribuan orang siswa.  

 Informasi data di atas memang sedikit mengerutkan kening, mengingat, kegiatan MTQ yang secara rutin dilaksanakan di Provinsi Jambi itu, “katanya” berorientasi untuk merangsang umat agar mencintai kitab suci mereka, sekaligus juga meningkatkan pemahaman al-Qur’an, agar wahyu terakhir ini betul-betul dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan beragama. Lantas, bagaimana korelasinya dengan angka buta aksara al-Qur’an yang sedikit mengagetkan itu? juga bagaiman dengan banyaknya para pemangku kekuasaan yang mengkhiri masa pensiunan mereka di balik jeruji akibat korupsi?.

 Beberapa bentuk pertanyaan yang menggalaukan itu agaknya pantas dijadikan sebagai materi tadabbur dan tafakkur sembari suara laungan keras ayat-ayat al-Qur’an itu dilombakan. Sebab, esensi MTQ sebenarnya, selain dari syiar, musabaqah  ayat-ayat suci itu tidak hanya mampu dijadikan model seni yang mencerminkan keimanan, namun lebih dari itu, ‘ritualitas’ MTQ dicitakan mampu menjadi ruh penggerak menuju model kehidupan bernegara bangsa yang penuh keramahan, keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang terangkum dalam slogan yang biasa dilantunkan dalam perhelatan MTQ “baldatun tayyibatun warabbun ghafur”. Negara yang bertabur kebaikan serta penuh ampunan Allah swt.

 Negara model yang bertebur kabaikan serta ampunan Allah tersesbut, jelas masih ‘mimpi’, jika hanya menumpukan kewujudannya pada perhelatan MTQ. Walaupun sebenarnya, nilai dan orientasi kegiatan ini sangat positif. Hal ini karena, dari perspektif penamaannya, musabaqah bukan sekedar ajang memperlomabakan ayat-ayat Allah yang hanya terhenti pada penentuan siapa yang paling baik bacaan, irama dan suara pembacanya saja. Namun lebih dari itu, musabaqah memiliki makna dan juga pesan filosofis yang jauh lebih mulia dari hanya sekedar menetukan pemenang, tapi mencari pembaca al-Qur’an mampu menerjemahkan kata iqra dalam realitas kehidupan sosial keagamaannya.

 Menurut Abd Sattar Fathullah Said, Guru Besar Tafsir Univiersitas al-Azhar Mesir, kata iqra’ memiliki maksud melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan, bersikap seperti moralnya Rasul dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Dari itu, kata iqra  (perintah membaca) tidak boleh independen dan berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan lafaz sesudahnya ‘bismirabbikallazi khalaq’, (atas nama Tuhanmu yang maha menciptakan). Jika kata iqra itu terpisah dari kalimat sesudahnya, maka justru yang terjadi sebaliknya, yaitu membaca untuk menindas, menipu, memperkaya diri dan bahkan membaca sebagai tujuan menghancurkan moral dan adab kemanusiaan.

 Maka memahami kata tilawah yang esensinya juga bermaksud qira’ah, memiliki makna yang sangat padat akan pesan keimanan serta memuat perintah ketuhanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir monumetalnya fi Zilal al-Qur’an, bahwa segala perkara, setiap gerakan, semua langkah dan segenap aktivitas semestinya dengan nama Allah, atas nama-Nya, baik permulaan, realisasi, orientasi maupun endingnya.

 Dengan demikian, musabaqah tilawah seharusnya selalu senafas dengan tujuan membaca al-Qur’an yang berfungsi sebagai zikir. Ini karena, diantara nama kitab suci al-Qur’an ialah al-Zikr yang berarti sebutan yang penuh kesyahduan (khusyu’), selalu berorintasi untuk menambah keimanan. Bahkan  lebih dari itu, diantara etika (adab) mendengar dan membaca al-Qur’an, sangat dianjurkan untuk menghadirkan suasana dan ekspresi kesedihan dan tangisan, sebagaimana yang telah diungkapkan Rasul dalam sabdanya “bacalah al-Qur’an dan menangislah, jika tidak bisa menangis, maka hadirkan suasana menangis (fatabakaw)”. Ini berarti, bacaan al-Qur’an yang bermakna zikir adalah yang bisa menghadirkan suasana kesejukan, keteduhan, pasrah dan sangat yakin akan tugas dan eksistensi manusia sebagai hamba-Nya yang diperintahkan untuk selalu menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam dinamika kehidupan.     

 Penulis sangat meyakini, bahwa kita masih sefaham dan sepakat, setidaknya sampai perhelatan MTQ di Merangin ini, bahwa nilai-nilai tilawah seperti yang dijelaskan di atas, menjadi jiwa (ruh) serta motivasi penyelenggaraan musabaqah sekarang. Sehingga, harapan besar dari MTQ ini akan dapat melahirkan para pembaca (qurra) yang berkualitas, yang tidak hanya menghiasi suaranya dengan lagu-lagu yang indah, namun juga melengkapi bacaan mereka dengan pemahaman yang tidak lepas diri dari konteks nilai-nilai ketuhanan, serta menghadirkan pemahaman bacaan tersebut dalam realitas kehidupan. Juga, bagi penguasa penyelenggara dan pengguna anggaran MTQ, tidak hanya menjadikan perhelatan ini sebagai lipstik yang memoles wajah birakrasi yang telah bobrok, serta menjadikan pesta umat ini sebagai program “aji mumpungyang didompleng oleh syahwat politik untuk mencitrakan diri dalam meraih dukungan rakyat.  

 Tentu, semua itu terpulang kepada niat dan maksud yang telah terekam dalam hati masing-masing. Jika perhelatan MTQ berorintasi mengabdi kepada negeri untuk mewujudkan masyarakat qur’ani, sebagaimana nyanyian “baldatun tayyiobatun warabbun ghafur”, maka setiap rupiah yang telah digelontorkan akan menjadi zikir yang pasti kelak akan bersaksi kebaikan dihadapan Tuhan. Sebaliknya, jika kucuran rupiah anggaran MTQ hanya dijadikan topeng untuk mensubsidi dana dalam merenggut kekuasaan, atau hanya sebatas ajang demonstrasi program yang menghamburkan anggaran, maka itu berarti perilaku tabzir yang kawannya adalah syaitan.wallahu’alam                                                           

*Dosen Fak Syari’ah & Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama IAIN STS Jambi

 

Bahan bacaan:

 Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an, cet 25, Dar al-Syuruq Kairo, 1996, hlm. 3939

Abd Sattar Fathullah Sa’id, al-Minhaj al-Qur’ani fi al-Tasyri’, Cet I, Univ al-Azhar, 1992, hlm. 43

Manna’ al-Qattan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, Muassasah al-Risalah, Lebanon, 1999, hlm. 22          

Yusuf al-Qardawi, Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an al-‘Azim, Dar al-Syuruq, Kairo, 1999, hlm 172

Harian Jambi Ekspres, 10 Mei 2012



Meneguhkan Identitas Pendidikan Tinggi Islam
Maret 24, 2012, 5:16 pm
Filed under: Uncategorized

Meneguhkan Identitas Pendidikan Tinggi Islam

Hermanto Harun*

Hari itu, Senin 11 Maret 2012, suasana IAIN STS Kampus Telanai sedikit lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Ruang Audit Pascasarjana menjadi saksi sejerah terhadap pelaksanaan Studium General dengan tema “Tantangan Pendidikan Tinggi Dalam Memperteguh Jati Diri, Menghadapi Globalisasi dan Neo-Kolonialisasi”. Pembicara tunggal dalam bincang ilmiah ini adalah Prof Wan Mohd Nor, seorang ‘satria digdaya’ asal negeri Kelantan, Malaysia. Prof yang sudah kawakan, bahkan sudah melanglangbuana memberi kuliah umum di berbagai kampus di dunia itu membentangkan berbagai ide, opini dan gagasan tentang tantangan pendidikan tinggi di era global. Perhelatan program ilmiah ini sebagai rangkaian penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU), kerjasama antara Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dengan IAIN STS Jambi.
Disamping kuliah umum tersebut, disertai juga peluncuran buku terbaru Prof Wan “Rihlah Ilmiah Wan Mohd Nor wan Daud, Dari Neomodernisme Ke Islamisasi Ilmu Kontemporer”. Peluncuran buku ini mendapat antusias yang agak spesial, mengingat tingkat minat baca dan beli masyarakat Jambi terhadap buku, apalagi tentang pemikiran, tergolong agak rendah. Namun, buku yang memuat ide-ide, sikap dan gagasan seorang ilmuan berkelas internasional itu, laris manis, sehingga semua copy buku yang di bawa ke Jambi habis terjual.
Bagi sebagian golongan, perhelatan program ilmiah seperti yang telah diselenggarakan oleh kampus IAIN STS dan UTM itu, memang seolah sepele, tidak memberi kesan dan dampak apa-apa. Bahkan, mungkin ada yang menganggap sebatas program antara, untuk mengisi kekosongan dan sekedar cara untuk menghabiskan anggaran. Namun, anggapan itu jelas berbeda dalam wacana membudayakan ilmu, karena program seperti ini, selain dari meningkatkan citra kampus, juga sebagai kegiatan yang semestinya “wajib” diselenggarakan oleh institusi Pendidikan Tinggi, terlebih lagi Perguruan Tinggi Islam. Karena, kegiatan wacana ilmu semacam ini, dalam tradisi keilmuan Islam, sebenarnya sudah sangat biasa, dan bahkan, kegiatan ini sebenarnya adalah ‘ruh’ dari institusi pendidikan. Maka, sangat aneh, ketika sarang ilmuan seperti kampus dan institusi pendidikan tinggi, kering dari pemikiran ilmiah dan sepi dari kegiatan menggali khazanah ilmu pengetahuan. Lebih kontradiktif lagi, jika pendidikan tinggi tidak menganggap perhelatan ini sebagai langkah maju dalam membangun suatu budaya pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global.
Sejatinya, acara seminar, studium general, kuliah umum atau apapun namanya di lingkungan kampus dan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Islam, menjadi suatu kegiatan yang khas dan istemewa. Keistimewaan itu tercermin dari sikap mencintai ilmu, berdialog dan mendiskusikannya. Sehingga, kampus yang nota-bene menjadi mesin pencetak para ilmuan tampak selalu berhelat dan siaga, sekaligus juga menunjukkan rasa sensitifas terhadap problematika keterbelakangan umat yang masih berlangsung hingga saat ini. Dengan mengadakan nadwah ilmiah, muraja’ah atau sharing ideas kemudian membincangkannya secara serius dan terstruktur, selanjutnya memberi tawaran solusi yang realistis, merupakan tugas utama pendidikan tinggi, mengingat perguruan tinggi tidak sebatas ‘lokal’ untuk membicarakan persoalan, namun secara moral bertanggung jawab terhadap problematika kekinian dan masa depan umat.
Dari itu, adalah janggal, bahkan naif, jika dinamika kampus hanya dihiasi obrolan dan intrik politik praktis dalam kerangka perebutan posisi dan kedudukan. Juga, sangat ironis jika perguruan atau institusi pendidikan hanya dijadikan ‘sapi perah’ kapitalisme, yang berujung menjadi wadah mengais keuntungan materi dengan tanpa batas. Jika itu yang terjadi, maka kampus akan kehilangan daya magnetisnya sebagai ikon perubahan sosial, membangun moral dan rumah intlektual. Akhirnya, kampus yang diharapkan bisa melahirkan generasi penyelamat masa depan dengan modal ilmu pengetahuan, justru berubah wujud menjadi industri ijazah yang menelorkan sarjana-sarjana yang tidak lagi menonjolkan moral dan pengetahuan, namun sangat pragmatis, oportunis dan bahkan atheis.
Berangkat dari tugas mulia Pendidikan Tinggi dalam rangkan memasyarakatkan ilmu pengetahuan, maka tugas penting lain adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi cara (tahriqah) untuk memartabatkan manusia, agar lebih mengenal siapa diri dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Tuhan. Ini menjadi sangat urgen, karena pengetahuan yang tidak mengenal nilai ketuhanan, akan menjadi senjata makan tuan, yang bukan sebagai pencerah, namun menjadi sarana yang menyesatkan. Hal inilah yang pernah diwantikan oleh baginda Nabi saw dalam sabdanya “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh“

Islamisasi Ilmu
Tidak dipungkiri bahwa upaya wacana ilmu adalah ’ritual’ akademik, sekaligus menjadi identitas institusi pendidikan. Seminar, nadwah ilmiah atau sejenisnya itu merupakan suatu momentum tepat dalam mengusung gagasan, ide, dan teori, terutama menyangkut persoalan keilmuan di pendidikan tinggi Islam yang seakan sedang diterpa badai. Selain itu, bincang ilmiah merupakan pengasah keintlektualan dalam menyikapi berbagai tantangan, kesambrutan pemahaman dan kekacauan paradigma, terutama tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kajian keislaman.
Adalah suatu yang maklum, bahwa dinamika global sekarang ini menjadi satu persoalan serius, dimana di zaman yang tidak lagi memiliki batasan pengaruh secara teritorial, akan lebih cendrung menjadikan globalisasi sebagai medan laga hegemonitas, sehingga pihak kuat, ”maju” dan berpengetahuan bersyahwat menghegemoni pihak yang lemah, terbelakang dan bodoh. Dengan demikian, kecenderungan watak globalisasi lebih mengarah kepada westernisasi, yang lambat laun akan mengikis budaya bahkan juga paham keagamaan. Bahkan, dalam konteks keumatan saat ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat adalah masalah perang pemikiran (ghazw al-fikr). Dimana telah terjadi pencemaran besar-besaran di ranah ini. Konsep-konsep liberalisme, pluralisme agama dan sekulerisme telah merasuk dan meracuni berbagai pemikiran umat, sehingga kemudian melahirkan konsep relativisme. Kekeruhan semua virus pemikiran ini sangat memungkinkan terjadinya kebingungan di kalangan internal umat.
Kekacauan pemahaman umat tentang ilmu keislaman ini, tentu berawal dari kesalahan para ilmuan muslim dalam menerjemahkan teori, ide dan gagasan luar Islam, ketika mereka menjadikan ide, gagasan dan teori tersebut ke dalam bingkai keilmuan yang berbasis Islam. Akibatnya, persoalan ini bukan hanya sekedar kesalahan perspektif, namun lebih jauh dari itu, mercuni worldview seorang muslim, kemudian menjadikan ilmuan muslim skeptis terhadap agamanya sendiri. Ujungnya, ilmuan muslim merasa tidak percaya diri dengan budaya ilmu keislaman seperti yang telah dirancangbangun oleh para ulama dan ilmuan muslim masa silam.
Program Studium General seperti tema di atas—insyaallah akan dilaksakan secara periodik oleh IAIN STS dengan UTM–merupakan momen yang tepat untuk mengembalikan dan menguatkan paradigma ilmu dan budaya cinta pengetahuan yang bertolak dari perspektif keislaman. Dalam buku Rihlah Ilmiah-nya, Prof Wan Mohamad Nor mengungkapkan, bahwa anggapan ilmu pengetahuan itu netral atau bebas nilai sangat keliru. Hal ini karena, ”ilmu” manusia tidak terdapat di luar diri dan jiwa manusia. Di luar diri seseorang itu hanyalah objek dan sumber ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sifat dari diri pemiliknya, juga adalah makna yang sebenarnya tentang suatu objek keilmuan yang mempunyai nilai pribadi sebagai cermin dari pandangan alam sekitarnya (world view), keadaan akhlak, dan pengaruh persikataran baik di tingkat lokal maupun global. Memang, semua ilmu anugerah Allah itu benar, namun proses penafsiran dan urain tentang ’kebenaran’ sangat tergantung kepada pengaruh alam sekitar juga kepada akhlak penafsirnya. Jika seseorang yang baik dan ikhlas, maka dia akan mengatakan kebenaran susia ketentuan dan kepatutan yang dimilikinya. Namun jika tidak, maka seseorang itu akan menutupi, bahkan mencampur adukkan dengan kebatilan. (Wan, 343-344).
Ungkapan Prof Wan di atas agaknya sangat tepat untuk dijadikan wacana kontemplasi, khususnya bagi institusi pendidikan tinggi Islam, mengingat, antara idealisme Institusi pendidikan tinggi Islam yang semestinya melahirkan para ilmuan yang religius, kadang kontras dengan fakta realitasnya. Akhirnya, ilmuan yang berlabel sarjana keislaman yang diharapkan memberi solusi keummatan justru menjadi bebas sosial umat. Mereka yang diharapkan membenahi kejahilan umat, justru menjadi agen musuh umat.
Semoga Studium General tersebut dapat mengilhamkan spirit menghadapi tantangan masa depan umat, selanjutnya mengaktifkan kesadaran bersama bahwa pendidikan tinggi Islam sedang berada dalam tawanan global. Program ini hanya usaha sederhana dalam meneguhkan identitas, melepas pintalan problemtika keilmuan yang terasa melilit paradigma ilmuan muslim. Lilitan itu tanpa terasa telah menjerat para ilmuan di perguruan tinggi, khusunya Insititusi Islam, ke dalam ruang dilema; menjadi ilmuan dengan basis agamanya, beresiko dilabelkan fundmentalis, atau melucutkan pengetahuan dari pemahaman agama yang kadang justru di puji? Padahal itu bagian dari propaganda kesesatan yang nyata. Na’uzubillah. wallahu alam.

* Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama IAIN STS Jambi



Studium Generale “Tantangan Pendidikan Tinggi Dalam Menhaapai Globalisasi dan Neo Kolonialisasi” Auditorium Pascasarjana IAIN STS Jambi
Maret 24, 2012, 5:09 pm
Filed under: Uncategorized




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.