Reshuffle, PKS, dan Kuda Hitam 2014?
Hermanto Harun*
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dinakhodai Presiden Susilo Bambang Yudoyono seolah menggelinding ke muara opini publik tanpa terkendali. Gempita reshuffle sepertinya telah menutupi banyaknya borok dalam persoalan bangsa yang tidak jelas juntrung solusinya. Bahkan, gempita suara ‘perebutan’ kekuasaan itu semakin menggenderang ditengah pekikan tangis dan derita anak bangsa yang entah kapan akan berujung.
Namun, logika kekuasaan yang dipakai petinggi negara tetap selalu unggul mengalahi teriak, gundah dan kesebalan rakyat, bahkan semua kekagalauan rakyat tersebut cenderung dimanfaatkan sebagai penghias dan gincu yang bersembunyi dibalik topeng “perjuangan atas nama rakyat”. Sehingga, rincian persoalan bangsa menjadi amburadul, acak-acakan yang sangat sulit diurai secara sistemis dan prioritas untuk diselesaikan.
Hal ini bisa terlihat dari perbalahan internal Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Parpol koalisi pengusung SBY dalam Pemilu 2009 lalu, yang kemudian bermuara menjadi isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Walau tidak jelas substansi persoalan yang dipertikaikan, tetapi PKS bersama Golkar seolah diperangkapkan menjadi “kambing hitam” yang harus di usir dari rumah koalisi tersebut. Meskipun akhirnya, Golkar telah dijinakkan dan rujuk kembali dalam barisan koalisi Setgab. Lantas, apa pasal dengan PKS? sehingga partai agamis ini seolah menjadi common enemy parpol koalisi? Adakah semua itu pertanda lonceng dimulainya pertarungan Pemilu 2014 nanti?
Komitmen PKS
Dalam setiap momen kepartaian, Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq selalu mengungkapkan, bahwa target PKS dalam Pemilu 2014 mendatang adalah menjadi
tiga besar nasional. Tiga besar yang dimaksud bukan berarti mentargetkan nomor urut tiga atau menjadi pemenang urutan ke tiga dari Parpol peserta Pemilu. Namun, menjadi pemenang pertama, kedua atau ketiga. Artinya, target PKS tersebut akan menyisihkan posisi Partai Demokrat, PDIP dan Golkar.
Target politik PKS tersebut tentu bukan sekedar mimpi menerawang yang tidak membumi. Tetapi, berdasarkan pengalaman PKS selama mengikuti Pemilu, suara konstituen partai kaum intelek muslim ini selalu menanjak, bahkan bisa naik rangking mengalahkan partai Islam lainnya. Belum lagi dengan jualan program yang cerdas, inovatif, yang selalu bersinergi dengan hajat rakyat di lapangan dan menyentuh berbagai level sosial masyarkat, mulai kaum intlektual, pengusaha, sampai kepada kaum lemah dan marginal.
Cita ideal PKS yang dipatrikan dalam komitmen tiga besar tersebut, membuatnya pe-de untuk menjadi kompetitor handal dalam Pemilu 2014 mendatang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi target ideal tadi, PKS harus siap dijadikan saingan “panas” yang mesti dikalahkan oleh Parpol besar pemenang Pemilu tahun 2009 lampau.
Dari itu, dengan segala dalih, PKS mesti dijegal sebelum waktu start pertandingan Pemilu 2014 dimulai. Penjegalan tersebut diantaranya adalah dengan cara ‘mengerdilkan’ kekuatan PKS dalam sistem pemerintahan.
Mengingat, posisi menteri yang diduduki kader PKS dalam kabinet SBY cukup memadai untuk dijadikan sumber kekuatan dalam pemenangan Pemilu 2014 nanti.
Dari perspektif inilah isu reshuffle kemudian digelindingkan. Dengan berbagai cara yang dijadikan alasan untuk mendepak PKS, mulai dari persoalan ‘kesetiaan’ dalam kongsi koalisi, masalah Century, masalah Hak Angket Pajak sampai masalah sikap kepada Pancasila dan nasionalisme. Semua dalil yang dijadikan justifikasi untuk menekan PKS tersebut masih remang, yang tidak jelas substansi kesalahan dan kekeliruan yang dijadikan sasaran peluru bidikannya. Sebab, jika bidikan reshuffle kabinet adalah kinerja menteri, maka tidak cukup alasan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Atau, disebabkan oleh persoalan Hak Angket Pajak, lantas mengapa PDIP dan Gerindra yang justru ingin dirangkul? Padahal, sudah sangat jelas, posisi kedua partai tersebut terhadap kebijakan pemerintahan SBY. Dari itu, semua justifikasi tersebut terkesan mengada-ada, dan dipaksakan menjadi kambing hitam demi menjegal langkah nyaman PKS dalam arena Pemilu mendatang.
Hemat penulis, ada beberapa argumentasi logis mengapa PKS menjadi sasaran tembak reshuffle dalam Kabinet dan koalisi Setgab sekarang;
pertama, kuatnya solideritas kader PKS yang diyakini susah tergoyahkan. Kekuatan ini bahkan telah teruji dipentas politik nasional sampai saat ini. Dengan mengaitkan beberapa isu negatif secara nasional, seperti organisasi transnasional, berafaham wahabisme sampai ke anti NKRI. Tidak hanya itu, isu perpecahan internal dengan adanya dua faksi keadilan dan faksi kesejahteraan sengaja dihembuskan oleh pihak luar. Akan tetapi, sampai hari ini, PKS tetap eksis dan bahkan menjadi partai Islam satu-satunya yang tidak mengalami krisis ‘organisasi’ seperti beberapa partai Islam yang nyaris “sekarat”.
Kedua, kesepaduan gerak kader PKS di semua lini, baik distruktur pemerintahan, seperti menteri dan kepala dearah, maupun di lembaga legislatif dan juga lembaga-lembaga sosial kemasyarkatan dikuatirkan akan membangun “imperium” politik baru dalam dinamika politik nasional. Kesepaduan yang dimaksud adalah, selain terekat oleh kesamaan ‘idelogis’ pergerakan antara kader, juga terbukti bahwa klaim bersih, peduli dan profesional tidak hanya sebatas lifstik yang menjadi penghias wajah dan jargon politik. Namun, slogan dari idealisme itu dalam perspektif masyarakat umum, nyaris tidak complang dengan realitasnya. Kesepaduan gerak ini kemudian diyakini akan menjadi mesin dan magis politik yang akan mengantarkan PKS menduduki posisi tiga besar di Pemilu akan datang.
Ketiga, dengan kekhasan PKS yang berasaskan Islam, tapi tidak terjebak dengan sikap formalisme agama dalam setiap sikap dan jargon politiknya, membawa kecemasan baru bagi puak yang selama ini terjangkit Islamic phobia dengan isu-isu keislaman. Sebab, isu Islam politik dengan jeratan ‘negara Islam’ seringkali menjadi umpan untuk memberanguskan partai-parta Islam. Hal ini karena pengusung negara Islam di Indonesia secara otomatis akan dianggap sebagai musuh NKRI, mengigat adagium “Indonesia bukan negara agama’ sudah terlanjur berurat berakar dalam benak sekulerisasi masyarakat Indonesia.
Gonjang ganjing reshuffle kabinet dan isu kesetiaan koalisi Parpol pengusung SBY tidak lain hanyalah kilah dalam perilaku partai politik yang biasanya selalu senang ‘mengganjal teman seiring, menggunting dalam lipatan”. Isu ini juga sebanarnya tiada lain kecuali start pertarungan untuk menjadi pemenang di Pemilu 2014 nanti? Lantas, mungkinkah dengan tiga argumentasi di atas PKS akan menjadi kuda hitam di Pemilu waktu depan? Tentu struktur dan kader PKS yang lebih tahu kemungkinanya, selain kesadaran intlektualitas umat Islam terhadap pemahaman Islam dan politik itu sendiri. Wallahu’alam.
*Dosen IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kandidat doctor (Ph.D) National University of Malaysia.
Filed under: Uncategorized
Sarolangun Pasca HBA
Hermanto Harun*
Dimamika politik Pilbub Sarolangun jelang hari “pertarungan” semakin riuh. Tensi para kontestan-pun semakin meningkat, mengingat rentang waktu yang tersedia semakin menyempit. Para petarung di arena Pilbub Sarolangun sudah tekan gas, mengejar konstituen dengan melakukan berbagai cara pendekatan yang dapat menyentuh kesadaran pilihan massa mereka. Tentu, semua kontestan sudah siapkan bekal, jurus dan kuda-kuda dengan kalkulasi yang cermat dan penuh perhitungan.
Perhelatan pesta rakyat Kabubaten Sarolangun yang akan berlansung beberapa bulan kedepan, tentu agak seidikit berbeda nuansa dengan kabupaten/kota lain dalam provinsi Jambi. Mengingat, semua petarung memiliki afiliasi dan argumentasi psikologis dan sosiologis dengan sang mantan Bupati, Hasan Basri Agus (HBA), yang sekarang sedang “manggung’ di istana gubernuran Jambi. Selain itu juga, kharisma HBA sebagai seorang tokoh adat dan mantan pejabat nomor satu di Sarolangun, diyakini akan mampu memberi pengaruh asupan suara yang signifikan terhadap kandidat yang dijagokan beliau.
Dari sini lah letak keunikan dan dinamika yang menarik untuk ‘diskusikan’ dalam ajang pesta rakyat Sarolangun. Sebab, pilihan rakyat dalam mendaulat siapa kandidat yang pantas menggantikan posisi HBA di masa mendatang, masih penuh teka-teki dan sedikit ‘misteri’. Karena, modal kekuatan sosial-kultural tiga pasangan kandidat bisa dikatakan seimbang, walaupun kekuatan politik dan finansial sudah terlihat sangat complang.
Tiga pasang kontestan yang akan berlaga dengan basis sosial yang agak berimbang tersebut terkecuali pasangan Evi Suherman dan Sardini. Pasangan ini, sejak semula terkesan ‘titipan’ dalam mewanti terjadinya calon tunggal, atau jika pertarungan hanya diikuti dua pasangan Cabub, yaitu Cek Endra-Pahrul versus Nasri Umar-Salahudin.
Ijtihad strategi politik kemunculan pasangan Evi-Sardini kemudian goyah oleh mulusnya pasangan Cabub As’ad Isma-Maryadi Syarif ke gelanggang Pemilukada. Sebab, kemunculan pasangan ini setidaknya sedikit menantang populeritas Cek Endra-Pahrul. Karena pribadi As’ad Isma dengan basis masyarakat kota Sarolangun dan berkekuatan magis NU, ditambah lagi dengan populeritas Maryadi Syarif yang penah menjadi Bupati dan Wabub Sarolangun, dan pernah menjadi ranner up ketika bertarung melawan HBA pada pemilukada Sarolangun sebelum ini. Kedua argumentasi ini menjadi amunisi yang membuat pasangan As’ad-Maryadi menjadi “pe-de” dalam bertarung melawan incumbent, CE-Pahrul.
Lantas, bagaimana kekuatan pasangan CE-Pahrul agar mampu eksis menggiring pilihan massa untuk ‘istiqamah’ mencontreng pasangan “bersama” di hari pertarungan nanti? Bagaimanapun, pasangan “bersama” memiliki nilai populis yang lebih tinggi, karena, Cek Endra pernah mendampingi HBA dengan tanpa bergolak, incumbent dan mempunyai perahu politik yang besar.
Hemat penulis, setidaknya ada beberapa penomena keriuhan Pilbub Sarolangun yang akan dilaksanakan April mendatang. Diantaranya, tiga pasangan kandidat, Cek Endra-Pahrul, As’ad Isma-Maryadi Syarif dan Nasri Umar-Salahudin, semua mengklaim sebagai penerus program HBA dan telah mendapat restu untuk maju dalam perhelatan akbar Pilbub tersebut. Klaim seperti ini bisa dimengerti, mengingat afiliasi psikologis tiga pasangan kandidat tadi dengan pribadi HBA juga tidak bisa dinafikan.
Afiliasi psikologis yang dimaksud, seperti; Cek Endra selain selalu terlihat “mesra” dengan HBA karena pernah menjadi pasangan sejoli dalam memimpin Sarolangun 2006-2010, juga sebagai ketua Timses pemenangan HBA untuk wilayah Sarolangun dalam Pilgub 2010-2015 yang lalu. Begitu juga dengan Pahrul, yang pernah memimpin beberapa SKPD Sarolangun dibawah kendali HBA. Disamping itu juga, perahu politik partai Demokrat yang dikomandokan HBA di wilayah Jambi, telah di’sumbangkan” menjadi kendaraan politik yang akan menghantarkan pasangan Cek Endra-Pahrul melanggeng ke istana Gunung Kembang Sarolangun.
Kemudian, As’ad Isma, dalam berbagai baliho dan posternya selalu terlihat mendampingkan foto HBA bersamanya. Dengan menggunakan lokomotif Gerakan Pemuda Ansor–dimana HBA juga berafiliasi ke gerbong ini–dijadikan As’ad Isma sebagai kekuatan kulutral sosiologis. Sehingga, diperkirakan akan mampu menjadi bumbu pemikat suara pendukung HBA. Selain itu, keberadaan Maryadi Syarif yang mendampingi As’ad Isma, memiliki pengagum setia dalam Pilbub Sarolangun beberapa tahun silam. Walau sedikit kecewa dengan posisi Maryadi sebagai calon wakil, pengikut setia Maryadi diperkirakan masih rela untuk “balas budi” dalam mendongkrak roda politik menuju Istana Bupati Sarolangun.
Lain lagi dengan Nasri Umar, walau maju melaui jalur independen, afiliasi psikologisnya dengan HBA juga tidak kalah magsinya. Perjuangan sebagai Timses HBA dalam Pilgub Jambi tahun lalu dengan rela dikeluarkan dari sebuah parpol, menjadi “icon” yang tidak mudah untuk sekedar dilupakan. Selain itu juga, kedekatan personal Nasri Umar yang notabene sudah bergaul lama dengan HBA, bahkan semenjak Pilbub pertama Sarolangun setelah pemekaran dari kabupaten Sarko. Ditembah lagi dengan posisi wakilnya, Salahudin yang berasal dari kelurga besar seorang tokoh dan putra terbaik Batang Asai Sarolangun, Prof Khatib Quzwaen. Semua itu dijangka masih paten untuk dijadikan harga jual dalam jaja komunikasi politik ketika mempengaruhi pemilih.
Dalam Pilbub Sarolangun periode 2011-2016 ini, hemat penulis, selain dari beberapa aspek pendukung kemenangan, posisi sikap politik HBA terbilang sangat strategis. Hal ini tidak semata karena 80% lebih suara masyarakat Sarolangun mendukung beliau ketika ajang Pilbub lalu, tapi posisi HBA sebagai Gubernur, putra daerah dan tuo tengganai Sarolangun sekaligus. Posisi ini setidaknya bisa menghisap arah tiupan suara masyarakat Sarolangun, terutama di wilayah “netral”, yang merasa tidak terwakilkan tokoh mereka di ajang pesta rakyat nanti. Dari itu, keputusan sikap politik HBA, tidak cukup hanya sekedar dilambangkan dengan arah dukungan sikap politik partai Demokrat, tapi, keberadaan HBA dalam suatu acara kampanye, apatah lagi berorasi dengan argumen dukungannya, jelas sangat diperlukan.
Posisi dan sikap politik HBA seperti ini yang sedang ditunggu banyak pemilih dalam Pilbub Sarolangun nanti. Walaupun, bacaan politik kalangan terdidik telah menangkap “signal” arah dukungan HBA secara simbolistik. Namun penentuan posisi HBA secara personal dalam Pilbub ini juga tidaklah sederhana, karena beban psikologis baik kepada para kontestan maupun konstituen juga terasa berat. Mengingat semua pihak pernah “mengabdi” dan mengharap posisi pribadi HBA sebagai “master” dalam percaruan Pilbub nanti.
Sekarang tinggal bagaimana HBA menjaga komunikasi politik dengan bijak, arif dan cerdas. Ibarat mencabut rambut di tempayan tepung, rambutnya tidak putus, dan tepungnya tidak tertumpah. Tapi, sisi lain, sebagai nakhoda Parpol dan Gubernur, kedua status ini memiliki konsekuensi politik yang juga harus dipertibangkan oleh HBA. Apakah dukungan Partai Demokrat Sarolangun dengan terpampangnya foto tokoh Demokrat Jambi dan Nasional bersama pasangan Cek Endra-Pahrul, sebagai keputusan yang bersumbu dari konsekuensi politik? Jika begitu, maka seolah terjawab sudah, siapa yang berpeluang meneruskan program Emas dan berkesempatan besar menakhodai Saroalngun pasca HBA. Tentunya semua itu tanpa terlepas dari ikhtiyar dan taqdir. Wallhua’lam.
*Dosen Fak Syariah IAIN STS Jambi. Mahasiswa Ph.D UK Malaysia.
Filed under: Uncategorized
Hermanto Harun
Pesta demokrasi dalam Pemilihan Rektor (Pilrektor) IAIN STS tahun lalu (2010) nampaknya masih menyisakan masalah. Setidaknya, problematika itu bisa dilihat dari keluh kesah seorang guru besar institusi keagamaan tersebut. “Pak Menteri Agama, jangan diambangkan donk lembaga kami, kami tidak ingin lembaga kami besar dalam issu dan fitnah, kami adalah akademisi yang berjuang untuk agama, negara dan kebenaran”. Inilah galauan seorang Profesor yang sekaligus senator IAIN STS Jambi yang dipublis dalam media jejaring sosialnya. Keluh kesah itu menyikapi kondisi institusi keagamaan Islam Jambi yang saat ini belum memiliki nakhoda yang jelas dan sah.
Pilrektor IAIN STS Jambi yang telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010 lalu, rupanya masih menyimpan teka teki tentang siapa sebenarnya Rektor IAIN STS Jambi pada periode mendatang. Walau tiga puluh suara senator IAIN STS dalam pesta demokrasi kampus biru tersebut telah menitahkan Prof Mukhtar Latif sebagai kandidat pemenang. Dengan jumlah kemenangan 16 versus 14 suara untuk Prof Mukhtar Latif, semestinya pemenang kontestasi Pilrektor itu akan kembali memimpin institusi Islam terbesar di Jambi ke depan. Namun, titah suara senator IAIN STS dalam Pilrektor tersebut belum menemukan kepastian jawaban, mengingat sampai sekarang, Menteri Agama belum resmi melantik siapa nakhoda IAIN STS secara defenitif.
Dengan masih misterinya identitas Rektor IAIN STS secara yuridis formal hingga saat ini, menimbulkan banyak interpretasi dan praduga, yang selanjutnya menerawang menjadi asupan opini negatif terhadap integritas keagamaan kampus Islam terbesar di negeri melayu Jambi ini. Hal ini disebabkan oleh Pilrektor yang seolah menabung pertanyaan besar bagi kalangan awam masyarakat muslim, khususnya di daerah Jambi, tentang perspektif dan raeliasasi “demokrasi” yang sealur dengan moralitas politik Islam. Karena, Pilrektor dalam area kampus IAIN STS bukan semata persoalan suksesi kepemimpinan, namun labih dari itu, peralihan kekuasaan dalam kampus Islam tersebut akan menjadi rujukan mayarakat muslim umumnya, bagaimana proses, cara dan sampai kepada paradigma pergantian kekuasaan itu sealur dengan nilai dan moralitas agama yang selama ini menjadi ladang garapan kampus Islam, termasuk IAIN STS Jambi.
Secara verbalistik, Pilrektor IAIN STS jelas akan dipandang sebagai pesta demokrasi yang selayaknya berjalan arif, bijak dan sealur dengan nilai dan moralitas keagamaan Islam. Mengingat, para senator yang menyeleksi dan memilih Rektor tersebut tidak hanya sekedar berstatus pengajar dan pendidik di kampus yang berlabel Islam, namun sebagian mereka bergelar Guru Besar dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan norma dan dogma keagamaan, seperti tafsir, fikih, filsafat, pendidikan, politik dan lainnya. Umumnya, gelar kesarjanaan mereka tidak terlepas dari identitas keagamaan Islam, sebagaimana tempat institusi mereka mengabdikan pengetahuannya.
Tapi labelitas keilmuan yang begitu mengagumkan tersebut tidak seindah fakta empiriknya, ketika bersinggungan dengan paradigma dan pragmatisme politik, khususnya dalam Pilrektor IAIN STS tersebut. Mungkinkah contoh praktek ini merupakan alir dari kredo “ al-kalam ashal min al-tatbiq” bahwa praktek tidak segampang mengurai teori. Acapkali memang, ranah realitas menyuguhkan hal yang kontras dengan performa dan idealisme. Walau, dalam Pilrektor IAIN tersebut tidak layak untuk menjadikan kredo tadi sebagi justifikasi.
Logika demokrasi
Jika boleh sedikit sesumbar, Pilrektor IAIN STS merupakan ‘ijma’ untuk menggunakan sistem demokrasi. Walau, pemaknaan demokrasi di sini sangat simplistik yang hanya dimaknai dengan pemilihan langsung, bebas dan rahasia. Pelaksanaan suksesi rektor IAIN STS tersebut paling tidak, telah memenuhi aspek tadi. Ini artinya, sistem dan cara pemilihan ini merupakan konsensus yang tidak hanya siap dijadikan panggung arena kontestasi politik, tapi juga mesti legowo dengan keputusan hasil suara. Jika disepakati bahwa one man one vote sebagai penentu kontestan pemenang, maka yang kalah suara mesti “angkat topi” bahwa amanah kekuasaan tersebut belum layak dipercaya kepadanya.
Terlepas dari berbagai alibi atas kekalahan, yang jelas, logika demokrasi yang telah “mujma alaih” tersebut memberi pesan bahwa kemenangan suara adalah kebenaran, walau dalam realitasnya, belum tentu yang kalah tersebut tidak benar. Disini lah letak pesan moral bagi para kontestan, bahwa kebenaran dalam pemilihan itu adalah yang telah menyelesaikan “pertandingan” dengan skor suara terbanyak selama sesuai dengan aturan sistem dan kesepakatan.
Kaitannya dengan Pilrektor IAIN STS tadi, tekesan ada usaha untuk mengingkari logika demokrasi sebagai sistem yang telah disepakati. Upaya “banding” yang illegal dan inkonstitusional dengan berjagal issu dan bahkan mengobral fitnah seolah menjadi resep inti dari perebutan kekuasaan di kampus Islam tersebut. Pengingkaran terhadap hasil suara pemilihan dengan barter “gosip” tanpa pembuktian secara hukum, merupakan pembusukan demokrasi. Sehingga, kerugian tidak hanya menerpa personalitas kontestan, tapi lebih dahsyat dari itu, merusak integritas kampus Islam sekaligus para senatornya.
Selain itu juga, pengingkaran terhadap hasil demokrasi dalam Pilrektor tersebut, akan menggeser dinamika kampus yang semestinya berisi insan akademis dan ilmuan dengan topik bahasan ilmiah, realistik dan agamis, berubah wujud menjadi institusi yang berobral gosip dengan kultur pribadi penjaja isu. Sehingga, akibatnya terjadi saling buka “kedok”, dengan menjaja berbagai macam skandal, mulai dari isu asmara sampai plagiasi desertasi. Jika ini dibiarkan terjadi, maka akan menjadi tradisi politik kampus yang sangat tidak sehat, terlebih perilaku politik demikian kontras dengan nilai dan norma kampus IAIN STS sendiri sebagai gerbang sekaligus penggawa keagamaan Islam.
Perebutan kursi rektor IAIN STS dengan cara melakukan pembangkangan terhadap hasil pemilihan sama halnya dengan melakukan pembusukan terhadap institusi keagamaan ini. Tradisi pembusukan ini akan menjadi preseden buruk, baik bagi proses demokrasi kampus, maupun bagi proses pendidikan. Jika institusi pendidikannya sudah rusak, maka kampus biru yang diharapkan penyemai peradaban Islam akan berubah orientasi menjadi pencetak manusia perusak.
Agaknya, keluh kesah seorang guru besar yang sekaligus senator IAIN STS seperti di atas, secara verbal sangat patut untuk diapresiasi, atau dijadikan materi kontemplasi demi mewujudkan cita ideal kampus IAIN STS kedepan. Namun, apakah ungkapan galau professor tersebut bersumbu dari intuisi, atau hanya ungkapan klise dalam retorika politik “menggunting dalam lipatan” ditengah kondisi kampus yang tengah tercabik oleh pisau persaingan menjuju kekuasaan?
Kondisi “perbutan” kekuasaan seperti kejadian Pilrektor IAIN STS tersebut, cenderung mengabaikan logika, etika dan estetika dalam berdemokrasi, yang akhirnya tidak akan mengakomodasi kebenaran di pihak yang menang, apalagi yang kalah. Ibarat ungkapan seloko adat, “yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu”. Kondisi ini, ditakutkan akan melahirkan pemimpin oportunistunistik yang akan memanfaatkan zimat aji mumpung dengan memancing di air keruh.
Akhirnya, “Innurid illa islah mastata’na” semua tentu berharap, ke depan akan ada fajar baru yang menyinsing bersinar dari langit kampus biru itu. semoga.wallahua’lam.
*Dosen IAIN STS, mahasiswa Ph.D (S3) National University of Malaysia.
