Filed under: Uncategorized
Dilema Sosiologis Candi Muaro Jambi
Hermanto Harun*
Kedatangan SBY ke Provinsi Jambi (23/09/2011) dan sempat menginap dua hari, menabuhkan beberapa pertanyaan dikalangan awam, mengingat peristiwa bersejarah tersebut langka terjadi, baik dalam skala nasional, apalagi dalam dinamika politik lokal. Tapi, kesimpulan umum dari kehadiran SBY di Jambi tersebut, setidaknya semakin menambah kepercayaan diri masyarakat Jambi sebagai bagian yang terintegrasi dalam wilayah NKRI, bahwa Jambi layak diperhitungkan, baik dalam bingkai sosial,ekonomi, budaya maupun politik.
Dalam agenda kunjungan Presiden ke Jambi itu, kehadiran SBY dan berpidato di lokasi percandian Muaro Jambi, sekaligus meresmikan candi Muaro Jambi sebagai kawasan wisata terpadu, menjadi menarik untuk diinterpretasi. Hal yang menarik tersebut bukan pada fitur sejarah itu sebagai objek wisata, atau mengingkari candi itu sebagai warisan keagamaan Budha. Karena, entitas candi Muaro Jambi sebagai objek sejarah yang berlatar keagamaan Budha merupakan fakta sejarah. Semua itu tak mungkin dirubah, karena fakta itu menyimpan pesan dan pelajaran untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, mengingkari fakta sejarah candi Muaro Jambi sebagai warisan sejarah Budha merupakan penyimpangan akademis yang mengaburkan makna sejarah itu sendiri.
Persoalannya kemudian yang menarik untuk diinterpretasikan adalah, dengan ditanamnya beberapa pohon yang berciri-khaskan Budha dan kehadiran banyak Bikhu ketika peresmian tersebut, setidaknya menimbulkan kesan minus, bahkan memproyeksikan problematika sosiologis tersendiri tentang eksistensi candi Muaro Jambi. Maksud penulis, jika candi Muaro Jambi diletakkan dalam koridor fitur sebagai fakta sejarah, tentu hal ini adalah realitas. Dalam perspektif ini, tentu peresmian candi Muaro Jambi sebagai kawasan wisata terpadu manjadi patut untuk diapresiasi. Bahkan, keberadaannya sebagai cagar peninggalan sejarah bisa merekonstruksi kebenaran sejarah yang ditulis tentang Sriwijaya. Dengan meneliti kembali, berdasarkan situs Muaro Jambi, bisa dijadikan bukti bahwa apakah benar kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Palembang, atau justru semua itu berawal dari Jambi.
Lagi-lagi semua itu tafsiran sejarah masa lampau, yang menurut Naqieb al-Attas, sebagai “sifat sejarah menurut orang, ibarat pentas bermain wayang”. Tafsiran ini jelas tidak mungkin terlepas dari unsur subjektifitas, baik secara emosionalitas, struktur maupun sosial politik. Objektifitas penafsiran sejarah, bahkan kadang dilegitimasikan oleh keputusan politik melalui kebijakan kekuasaan. Dengan itu, alih-alih menyajikan interpretasi sesuai fakta, legitimasi kekuasaan politik justru banyak sekali mendistorsi sejarah. Karena memang, interpreasi sejarah sangat mungkin diarahkan kepada kepentingan legalitas pemegang kekuasaan itu sendiri. Dari sini terjadinya simbiosis mutualisitk antara tafsiran sejarah dengan pemangku kekuasaan.
Pembahasan persoalan candi Muaro Jambi di sini bukan terletak pada interpretasi sejarah fitur tersebut, namun, lebih kepada bagaimana kepentingan kekuasaan memproyeksikan fitur itu sebagai alat kapitalisasi sumber ekonomi daerah, di waktu yang sama, akan berbenturan dengan nilai budaya melayu masyarakat sekitar kawasan candi. Budaya melayu sudah tentu bernafaskan Islam, mengingat, istilah melayu sendiri merupakan muradif (persamaan) dari Islam itu sendiri. Dari itu jelas ditolak, jika ada angggapan, bahwa candi Muaro Jambi sebagai peninggalan sejarah melayu.
Ketika candi Muaro Jambi dijadikan kawasan wisata terpadu, maka hal-hal yang mendukung untuk kepentingan wisata itu jelas akan diwujudkan. Kemudian, atribut budaya yang berafiliasi dengan faham keberagamaan mengitarinya. Juga, segala prosesi keagamaan yang berhubungan dengan ini tentunya menjadi “sunnah muakkad” untuk dilestarikan. Jika demikian, maka semua ini tentu akan menjadi problematika sosiologis yang memerlukan pendekatan yang arif dan serius. Pernyataan bukan berarti anti terhadap pluraritas, baik budaya maupun agama. Namun masalahnya, dalam konteks kawasan candi Muaro Jambi, persoalannya tentu berbeda dengan kawasan candi lain, misalnya candi Borobudur yang barangkali, budaya masyarakat persekitaran candi tersebut mempunyai keseragaman faham dengan ritualitas ‘ideologi’ percandian.
Sementara, masyarakat dipersekitaran kawasan candi Muaro Jambi sudah memiliki suatu format budaya,yang nota-benenya sudah berbeda dengan ideologi dan budaya percandian. Hal ini karena masyarakat di sekitar candi tersebut sudah memiliki identitas budaya tersediri, yaitu budaya melayu yang sudah sangat kental afiliasinya dengan budaya Islam. Dalam paradgima melayu, keyword untuk bergabung dengan budaya melayu adalah Islam. Karena itu, dimana-pun, melayu adalah identitas budaya yang sekaligus juga menjadi identitas agama. Maka, ketika sudah memeluk Islam, maka dengan sendirinya seseorang tersebut disebut melayu. Sebaliknya, jika non muslim, maka tidak berhak untuk mengakui identitas melayu.
Meskipun demikian, walau budaya melayu bersifat ekslusif dalam hal keagamaan (ketauhidan), namun dalam hubungan sosial-masyarakat, justru malayu sangat terbuka. Bahkan, inklusifitas melayu terkadang menjadi titik kelemahan yang akhirya menjadi lubang yang perlahan berubah menjadi kuburan, yang pada akhirnya sikap insklusifitas itu megantarkan komunitas melayu menjadi penonton “permainan” di kandangnya sendiri.
Dari perspektif inilah, peresmian candi Muaro Jambi sebagai kawasan wisata terpadu nasional patut untuk dipelajari dengan seksama. Paling tidak, jangan sampai kawasan objek wisata tersebut menjadi gerbang masuknya virus-virus yang akan menghancurkan sosio-relegiusitas masyarakat melayu yang sudah mapan dengan budaya dan keagamaannya. Soalnya, peralihan masyarakat persekitaran candi Muaro Jambi yang–dulunya mungkin–Hindu Budha kepada budaya melayu Islam, jelas bukanlah perjuangan dakwah yang sepele dan mudah. Meskipun disepakati, bahwa penyebaran Islam nusantara secara umum dilakukan dengan dakwah bil-hikmah, damai dan penuh toleran.
Akhirnya, harapan besar melayu Jambi adalah bagaimana fitur candi Muaro Jambi tersebut hanya sebatas fakta sejarah yang layak untuk dijadikan i’tibar bagi manusia dalam perjalan hidup selanjutnya. Artinya, jadikan kawasan candi tersebut sebatas lokasi wisata, ukan dijadikan ‘sarana’ untuk menghidupkan budaya, apalagi agama yang berideologi percandian. Sebab dikhawatirkan nantinya, jika candi selalu mendapat perhatian dan dana pemugaran, di saat yang sama tempat ibadah masyarakat melayu diterlantarkan dan ditenggelamkan menjadi cagar purbakala. Na’uzubillah!
*Staf Puslit dan Dosen IAIN STS Jambi. Peserta Diklat Sejarah Kesultanan Nusantara PUSDIKLAT Kemenag RI 2011
Filed under: Opini
Ghirah Baru IAIN STS Jambi
Hermanto Harun*
Seperti tak sepenuhnya percaya, ketika menyaksikan pelantikan rektor IAIN STS Jambi di Kantor Kemenag Jakarta. Senin, 3 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WIB. Acara pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin lansung oleh Menteri Agama Suryadarma Ali, berjalan dengan sukses dan penuh hidmat. Ketidak percayaan saya terhadap pelantikan rektor baru IAIN STS tersebut, sama sekali jauh dari perspektif mitologi, dalam arti menganggap bahwa peristiwa bersejarah bagi IAIN STS ini merupakan suatu keajaiban. Tapi cuma sedikit terkagetkan, mengingat, suasana gugat menggugat dalam Pilrektor jilid I dan II, masih berlangsung, sementara waktu pelantikan sangat begitu cepat dari waktu yang diperkirakan. Walaupun memaklumi, bahwa Kementrian Agama memiliki hak “veto” untuk menunjuk siapa diantara kandidat yang dilantik sesuai rekomendasi senat institut.
Peristiwa pelantikan, peralihan kekuasaan, pergantian kepemimpinan, peremajaan institusi atau apapun istilahnya, yang jelas, peralihan kekuasaan dan pergantian jabatan merupakan sunnatullah dalam realitas kehidupan manusia. Karena, lambat atau cepat, jabatan atau kekuasaan pasti akan berpisah dari pemegangnya. Namun, pelantikan Hadri Hasan sebagai rektor IAIN STS Jambi tidak hanya boleh dimaklumi dalam koridor “pertukaran” generasi kepimpinan IAIN STS Jambi semata. Akan tetapi, hemat penulis, pelantikan tersebut memiliki pesan yang lebih dari sekedar istilah rotasi kepemimpinan, mengingat institusi Islam Jambi ini telah begitu lama “tergadai” dalam ruang permainan dekadensi perilaku politik saat perebutan pucuk pemimpinannya.
Secara psikologis, perseteruan politik pasca Pilrektor jilid kedua ini masih terasa menyesak. Walau, dalam ruang-ruang publik akademis, kadang hal itu seolah tidak terjadi. Namun, walau selalu ditutupi, benturan psikologis itu seakan api dalam sekam, yang tidak terlihat baranya, namun tetap selalu kentara berasap. Jika begitu, maka benturan politik tadi menjadi bom waktu yang ending-nya perpecahan dan kusumat perselisihan. Padahal, semua itu jelas tidak elok bahkan bertentangan dengan nilai-nilai, bahkan norma keagamaan yang diajarkan di kampus biru tersebut.
Dari sinilah, pelantikan Hadri Hasan sebagai rektor IAIN STS Jambi seakan menemukan momentumnya. Momen yang penulis maksud adalah, kahadiran seorang Hadri Hasan menduduki pucuk pimpinan IAIN STS Jambi seperti mengembalikan kesadaran kampus yang beberapa waktu belakangan belum siuman. Pertarungan politik yang kurang cerdas dan tidak sehat dalam institusi Islam Jambi itu, menjadi kerikil dan noda serajah perjalanan kampus religi tersebut, sehingga ketidak-siuman akademik menjadi catatan-catatan yang menunggu untuk dikoreksi oleh nakhoda kampus IAIN STS yang baru.
Maka, walau agak terlambat, siuman para akademisi kampus IAIN STS dengan terselenggaranya pemilihan dan pelantikan rektor baru, Hadri Hasan, paling tidak, bisa menjadi ghirah dan semangat baru dalam menata kampus Islam Jambi itu, sehingga citra dan peran kampus harapan umat tersebut bisa pulih dan lebih bermakna di masa mendatang.
Tentu, peran Hadri Hasan sebagai rektor tidak akan mudah, apalagi simsalabim mengubah image tentang persepsi kisruh politik IAIN STS yang sempat menerpa lembaga ini beberapa waktu lalu. Namun, dengan minimnya ‘beban’ politik Hadri Hasan, dan dengan latar belakang organisasi keulamaannya, sangat diharapkan mampu mewujudkan cita-cita IAIN STS menuju impian besarnya, yaitu sebagai lembaga umat yang mengawal realisasi keagamaan dan sebagai institusi yang mencetak dan melahirkan ilmuan muslim.
Tugas keummatan yang begitu besar dan berat sekaligus menantang tersebut, jelas tidak mungkin mampu dipersonifikasikan hanya kepada seorang Hadri Hasan, mengingat kerja individual tidak begitu mudah mengubah wajah komunitas, apalagi merubah sebuah institusi besar sekelas IAIN. Dari itu, siuman akademik merupakan ponggah baru, bahwa tugas memulihkan image kampus Islam tersebut merupakan kewajiban semua civitas akademika dengan segala potensinya. Pemulihan secara kelembagaan ini sangat urgen, dan itu bisa tercapai apabila kesepahaman akan cita, visi dan misi kampus Islam ini dimengerti oleh semua komponen kampus.
Urgensitas kesepahaman dan pengertian akan tanggung jawab, terlebih oleh insan akademis IAIN STS, bukan semata persoalan kewajiban personal terhadapa institusi kelembagaan, namun lebih jah dari itu, gelar akademis di institusi keagamaan ini dalam fakta sosial akan menjadi neraca dan standar keberagamaan masyarakat awam. Dengan demikian, secara kelembagaan, pola keberagamaan akademisi IAIN akan menjadi referensi umat dalam realitas kehidupan nyata. Dalam bahasa lain, fungsi dan misi keulamaan akademisi IAIN secara otomatis melekat dengan sendirinya, terlepas apakah individunya mengakui atau tidak.
Maka untuk menjawab tantangan besar kampus biru tersebut dalam rangka merespon tantangan pengetuan dan modernisitas, baik secara kelembagaan maupun individual, tiada jalan lain kecuali, menderapkan langkah barisan, serentak bak satang, sealun bak dayung, dengan tanpa mengurangi budaya dan profesionalitas akademis serta sikap kritis konstruktif. Jika perspektif itu yang menjadi basisnya, maka kedepan, kampus titipan umat itu tidak lagi menjadikan paradigma pragmatisme politik sebagai “kiblat” dinamika akademisnya, namun lebih mengedepankan dinamika keilmuan dengan budaya pengetahuan.
Dengan dilantiknya Hadri Hasan sebagai nakhoda baru IAIN STS, tentunya semua pihak layak bertanya, kemanakah bahtera kampus Islam Jambi ini akan dibawa? mungkinkah institusi kebanggaan umat tersebut menjadi protype keberagamaan umat dalam dimensi apapun? Tentunya, pertanyaan tadi, tidak mungkin dibebankan kepada pihak lain di luar sistem civitas akademika kampus untuk menjawabnya. Yang lebih pantas dan lebih tahu jawabannya, tentu rektor terpilih dan civitas akademika IAIN STS itu sendiri.
Semua pertanyaan tadi bagian dari simpul kegelisahan umat yang sangat berharap akan kampus yang bercorak keagamaan Islam itu menjadi guru yang pantas diteladani dan ditiru. Bukan sebaliknya, menjadi kepingan cermin retak, yang tidak hanya membuat wajah keberagamaan umat semakin buram, namun juga dapat melukai simpul harapan raut muka mereka. Semoga tidak! Wallahu’alam
*Dosen IAIN STS Jambi. Sedang Mengikuti Diklat Penelitian Kesultanan Nusantara di PUSDIKLAT KEMENAG RI Kampus Ciputat.26-11 s/d 31 Okt 2011
