Ibnuharun


Kuda Troya Isu ISIS
April 14, 2015, 7:28 am
Filed under: Uncategorized

Hermanto Harun*

Semencak munculnya isu ISIS (Islamic State In Iraq and Siria) ke permukaan opini global, hampir semua puak di dunia ini mengecam, mengutuk dan bahkan mengungkapkan kebenciannya dengan sumpah serapah. Luapan ungkapan emosi yang sedemikian geram itu dirasa wajar, atau bahkan menjadi keharusan, jika disejajarkan dengan perilaku kelompok ISIS yang nampak begitu sadis dan ganas, sebagaimana yang selalu muncul di pelbagai media selama ini. Tapi anehnya, perilaku bringas ‘gerombolan’ ISIS tersebut mengeksploitasi dalil-dalil kitab suci Islam, dan mengidentifikasi diri melalui performa simbol-simbol keagamaan Islam sebagai alibi untuk membenarkan kelakuan bejat mereka.

Kemunculan ISIS dengan model ganas dan menggunakan simbol syiar Islam tersebut, sungguh naïf dan sangat paradoks dengan nilai dan dogma Islam yang rahmatan lil alamin. Dari sini kemudian menimbulkan syak wasangka yang sangat akut dari kalangan internal umat muslim. Siapa dan apa sebenarnya ISIS itu? pertanyaan ini menjadi penting, sebab, berawal dari ISIS ini, melahirkan bias dan pelbagai efek domino yang sarat dengan rasa ketidakadilan bagi kalangan umat Islam. Cap ISIS yang berlabel kekerasan dan teror itu kemudian secara latah dijadikan legalitas pihak penguasa untuk memperangkapkan kelompok Islam ke dalam golongan yang radikal, ekstrim dan bahkan teroris. Padahal, secara normatif, Islam sebagai sebuah dogma yang semenjak awalnya sangat anti dan menolak kekerasan, memberi ruang untuk berdialog dengan dogma syura, dan bahkan memberi kemerdekaan setiap individu untuk bersikap, termasuk dalam memilih keyakinan dan agama, sudah sangat cukup untuk menafikan pelbagai asumsi negatif tersebut kepada penganutnya. Tapi mengapa justru orang-orang yang mengimani Islam sebagai sebuah kebenaran agama dijebak secara acak dalam perangkap paradigma terorisme, radikal, ekstrem dan teroris? Adakah isu ISIS itu menjadi “Kuda Troya” sebagai justifikasi stigma yang berujung pada pelabelan umat Islam sebagai ekstrim, radikal dan teroris tersebut?

Sejarah ISIS     

Kehadiran ISIS dalam dinamika percaturan politik negara Timur Tengah, terutama setelah bergemuruhnya gerakan reformasi negara-negara Arab (Arab Spring), memang menimbulkan pelbagai spekulasi dan asumsi. Betapa tidak, kelompok yang secara tiba-tiba muncul dengan berbagai kekuatan persenjataan dan dengan jargon khilafah-nya itu, justru menajdi isu sentral yang tidak hanya eksis di panggung politik Arab, tapi juga menjadi tema strategis yang seakan mengancam stabilitas dunia glonbal.

Penamaan singkatan ISIS yang berasal dari Islamic State in Iraq and al-Syam itu, merupakan terjemahan dari bahasa Arab al-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam. Tapi menurut Associated Press dan AS, golongan ini disebut sebagai Islamic State in Iraq and The Levant (ISIL). Dalam istilah umum yang digunakan media negara Arab, ISIS itu popular dengan sebutan Da’isy yang menunjukkan arti dari tiga huruf dalam sebutan itu, yaitu huruf dal yang berarti dawlah (negara), ‘ain yang berarti Iraq dan syin yang berarti Syam (Siria). Penamaan ini sekaligus menunjukkan lokasi lahir dan wilayah kelompok ini bergerilya melakukan agresinya.

Menurut Fahmi Howaidy, seorang jurnalis senior Arab dan sekaligus pengamat politik Timur Tengah, embrio lahirnya ISIS berawal dari aqidah Salafiyah Jihadiyah yang dikembangkan dari organisasi al-Qaeda di Afganistan. Wujud kelompok ini kemudian menjadi lebih eksis di kawasan Iraq setelah adanya ekspansi tentara Amerika Serikat tahun 2003 ke negara yang dipimpin Saddam Husein tersebut.

Lebih jauh dari pendangan Fahmi Howaydi tadi, Andrew Thompson dan Jeremi Suri dalam sebuah artikel di New York Times berjudul How America Helped ISIS bahkan berasumsi, bahwa cikal bakal radikal golongan ISIS ini berawal dari militer AS yang dinilai semena-mena terhadap rakyat Irak, kemudian menangkap siapa saja yang dianggap ‘membahyakan’, baik dari mantan militer Saddam Hussein atau kelompok militan. Ekspansi durjana militer AS itu bahkan telah memenjarakan sekitar 26 ribu orang, bahkan ratusan ribu warga Irak pernah mendekam di balik jeruji besi. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, sebagian mereka yang dianggap teroris banyak dihukum mati. Namun banyak tahanan masih mendekam di penjara saat kelompok-kelompok yang menjadi cikal bakal ISIS berhasil membebaskan mereka usai menguasai beberapa daerah di Irak.

Keberadaan organisasi ISIS mulanya bertujuan untuk memayungi berbagai fornt yang sedang berjuang di Iraq dan Syiria. Abu Mush’ab al-Zarqawi seorang yang berkebangsaan Jordania menjadi pelopor pertama berdirinya organisasi “Negara Islam” ini, khususnya untuk front yang berada di kawasan Iraq. Sepeninggalnya al-Zarqawi pada tahun 2006, kepemipinan beralih ke Abu Hamza al-Mohajir yang kemudian juga tewas di ujung peluru tentara AS pada tahun 2010. Setelah itu, tauliyah ‘khalifah’ dimandatkan kepada Abu Bakr al-Baghdadi, berdasarkan hasil musyawarah dewan Mujahidin yang berada di Iraq. Setelah bergabungnya Jabhah al-Nusrah (Font Kemenangan), yaitu suatu front yang sedang berjuang di Syiria, wujud daulah islamiyah (Negara Islam) itu kemudian melebur dalam satu komando dengan nama Negara Islam Iraq dan Syam (ISIS). Walaupun, koalisi dengan Jabhah al-Nusrah yang berada di Syiria pada akhirnya pecah, dikarenakan ada tindakan di dalam front di anggap sudah keluar dari koridor pamahaman jihad seperti yang diajarkan Islam.

Dalam versi yang lain, menurut Martin Golf, seorang pengamat Timur Tengah seperti yang diungkapkan dalam media The Guardian di Inggris, embrio lahirnya ISIS berawal dari pertemuan rahasia pada musim semi (rabi’) antara untusan intelijen Syiria dengan pentolan Dawlah Islamiyah di daerah el-Zabdany di sekitar Demaskus pada tahun 2009. Pertemuan rahasia ini difasilitasi oleh orang-orang partai Ba’ats Iraq yang melarikan diri ke Syiria setelah jatuhnya presiden Saddam Husein. Jadi, lahirnya kebrutalan kelompok ISIS tidak lepas dari peran partai Ba’ats yang pernah lama menjadi penguasa di Iraq maupun Syiria.

Pandangan yang lebih menohok dan agak berbeda justru datang dari Erward Snowden, seorang mantan pegawai Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, sebagaimana dikutif dari Global Research yang berpusat di Kanada, bahwa ISIS merupakan organisasi bentukan dari kerjasama intelijen tiga negara, Inggris, Amerika Serikat dan Mossad Israel. Badan Intelijen tiga negara itu membuat strategi ‘sarang lebah’ dengan menghimpun para ekstrimis dunia untuk melakukan terror atas nama Islam.

 Stigmatisasi Teroris

Terlepas dari sumber mana yang lebih valid mengurai kebenaran kelompok ISIS itu, keragaman pendapat tersebut menunjukkan adanya kekaburan asal muasalnya, sehingga menambah kebingungan tentang entitas ISIS yang sebenarnya. Lantas, mengapa isu ISIS di tanah air begitu heroik, sehingga seolah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara Indonesia. Adakah ISIS memiliki cabang gerakan dan telah melakukan aksinya di negara ini?.kesangsian ini sangat merisaukan, mengingat isu ISIS sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah, khsususnya kepada umat Islam yang menghuni mayoritas Republik Indonesia ini. Pemblokiran berbagai situs Islam, dicegahnya nama Muhmmad dan Ali keluar masuk dari autogate bandara Internasional Sukarno Hatta, dua contoh kebijakan ‘membingungkan’ ini sudah cukup membuktikan adanya korelasi bias isu ISIS dalam kehidapan masyarakat. Namun sayangnya, kebijakan untuk memproteksi gerakan ISIS itu tidak memiliki standard dan defenisi yang jelas tentang radikal, sehingga, alih-alih menghentikan dan mengantisipasi bahaya radikal ISIS, tapi justru melahirkan sikap apriori dan bahkan mungkin menimbulkan goncangan sosial ditengah umat.

Apriori umat tentang langkah penanganan ISIS di negeri ini dirasa ma’qul, karena arus mainstrem pengolela negara periode ini terkesan ingin menegasikan simbol dan peran Islam dalam sistem bernegara, seperti wacana penghapusan kolom agama dalam KTP, penghapusan SKB 3 menteri soal pendirian rumah ibadah, bahkan sampai pada pengawasan khutbah Jum’at. Dari qarinah (indikasi) itu, isu ISIS dijadikan “Kuda Troya” sebagai pintu masuk penberian stigma radikal kepada gerakan keagamaan Islam di level kenegaraan. Tujuan akhirnya adalah menegasikan peran dan simbol keagamaan Islam itu di ranah publik, atau lebih ekstremnya, isu ISIS menjadi racun yang mematikan emberio serta tunas potensi Islam mengusai ranah kekuasaan Negara.

Jika benar asumsi di atas tadi, maka gerakan islamphobia dan liberal semakin mendapatkan ruang untuk mengeksiskan perannya di ruang negara, karena lampu hijau telah dinyalakan oleh penguasa. Juga, berkat stigma ‘Islam radikal’ itu, umat muslim yang berfaham sekuler semakin mendapat justifikasi, bahwa Islam itu cukup sebagai pegangan norma individu yang hanya pantas mengurus rumah ibadah semata. Apabila shahih demikian, mari kita angkat tangan untuk mentakbirkan empat kali kondisi negara Islam yang terluas di muka bumi ini. wallahu a’lam.

 *Dosen Pascasarjana IAIN STS Jambi



Ambiguitas ISIS
Maret 25, 2015, 5:58 am
Filed under: Uncategorized

NARKOBA

Ambiguitas ISIS

Hermanto Harun*

Bincang ISIS (Islamic State of Iraq And Syiria) menjadi topik trendi yang banyak menghiasi bincang media dewasa ini. Gerakan yang mengusung terma Negara Islam (Dawlah Islamiyah) atau Khilafah ini seolah secara tiba-tiba menghiasi isu jagalan obral media secara nasional, dan bahkan Internasional. Padahal, di tengah hiruk pikuk opini nasional tentang pelbagai hal, juga akhbar dunia sedang diguncang oleh kelakuan genosida bangsa biadab Isreal di Gaza, isu ISIS seolah dilahirkan secara ‘caesar’ yang tidak jelas target dan tujuan pengembangannya dalam perpektif kebangsaan dan keagamaan Islam.

Di tengah gempita tentang berita ISIS tersebut, wujud organisasi yang mengusung “Negara Islam” ini bermetamorfosa dari sekedar opini tentang komunitas kecil yang berjuang dengan idealisme ‘keliru’ yang mereka yakini, selanjutnya menjadi kabar tentang sebuah kekuatan ideologi yang seram dan sangat menakutkan. Akhirnya, hampir sulit dipisahkan, antara pemberitaan ISIS sebagai pembelajaran tentang “salah-kafrah”nya pemehaman keagamaan Islam yang rahmatan lil alamin dengan menjual ISIS sebagai komuditas penyempurna dari proyek Islamphobia, seperti yang selama ini memang sedang digencarkan. Ujungnya, opini ISIS bersinergi dengan berbagai kekuatan anti Islam yang memang memiliki agenda jangka panjang sesuai arahan Samuel Huntington dalam proyek “Benturan Peradaban” (Class of Civilization) yang telah digagasnya.

Lantas, siapa dan apa sebenarnya ISIS tersebut? agak tidak mudah untuk ‘menguliti’, apalagi dengan spontan mengkategorikannya sebagai organisasi Islam yang ‘sesat’. Mengingat, identitas ISIS terasa masih tergolong “misteri”, karena dalam beberapa rujukan yang merangkum tentang organisasi dan gerakan keislaman yang pernah ada di dunia dekade ini, nama dan entitas ISIS justru tidak ditemukan. Dalam beberapa maraji’ (sumber) yang banyak mengupas tentang organisasi dan gerakan Islam di dunia, misalnya buku al-Muwsu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib al-Mu’ashirah (Ensiklopedi Ringkas Tentang Agama dan Mazhab Modern) terbitan organisasi Pemuda Muslim dunia (WAMY), bahasan ISIS atau embrionya tidak terungkap. Di buku ini, gerakan yang mengusung terma khilafah hanya Hizbut Tahrir (HT), sebuah organisasi pergerakan Islam yang digagas oleh Taqituddin al-Nabhani pada tahun 1952. Gerakan ini berpandangan, bahwa kembalinya tegaknya khilafah merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Namun, hingga sekarang, Hizbut Tahrir masih hanya berkutat dalam ‘nasyrul fikrah’ (penyebaran opini) dan belum mengumumkan siapa yang didaulat untuk menjadi khalifah.

Kemudian buku al- Furuq al-Islamiyah Baina al-Fikr wa al-Tatarruf (Golongan dan Organisasi Islam Antara Pemikiran dan Radikalisme) yang ditulis oleh Jendral Hasan Shadiq, hanya menulis beberapa orgganisasi pergerakan yang menurutnya tergolong radikal, seperti Tanzim Jama’ah al-Takfir wa al-Hijrah, yang dicetuskan oleh Syukri Mustafa dibalik jeruji penjara di Mesir. Jamaah ini, meski dianggap radikal dan bahkan sempat dituduh melakukan berbagai tindakan kekerasan kepada petinggi negara Mesir, namun, hingga saat ini juga tidak mendeklarasikan siapa khalifah yang mereka bai’at untuk menjadi pemimpin besar umat Islam dunia.

Selanjutnya, dalam sebuah mahakarya hasil dari penelitian di Universitas Islam Madinah, al-Tariq Ila Jama’at al-Muslimin (Jalan Menuju Organisasi dan Gerakan Islam) karya Husen bin Muhsin bin Ali Jabir, penelitian thesis ini banyak menjelaskan tentang organisasi pergerakan Islam yang juga memiliki harapan akan hadirnya sistem kekhalifahan. Namun, menurut Husen, meskipun hampir semua gerakan Islam itu menginginkan kembali hadirnya kekhalifahan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam, akan tetapi cara yang digunakan tetaplah mengacu kepada pola yang mulia, menyampaikan ide kekahlifahan dalam ruang pendidikan, kemudian menjauhkan orang-orang yang kontra dengan Islam untuk tidak mengotori hukum Islam.

Jika menyimak dari beberapa rujukan di atas, perwujudan ISIS dengan bentuk dan doktrin yang cenderung ‘radikal’ sebagai sarana untuk menegakkan sistem khilafah, memang tergolong fenomena baru bahkan aneh dalam dinamika pergerakan Islam. Meskipun, jika dilihat dari simbol yang digunakan dan jargon yang diperjuangkannya, sebenarnya, ISIS tidak sepenuhnya berseberangan dari mainstream kajian pemikiran politik Islam. Tapi, dengan menggunakan kekerasan, apatah lagi dengan melakukan pembunuhan, jelas itu semua tidak sejalan dengan konsep washathiyah (moderat) Islam.

Bertolak dari perspektif di atas, wujud ISIS penuh ambigu dan patut dipertanyakan. Organisasi yang didirikan pada tahun 2006, sejak dini telah memprokamirkan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai khalifahnya, kamudian menamakan komunitasnya sebagai Dawlah Islamiyah fi al-Iraq wa al-Syam atau Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dan selanjutnya memiliki nama permanen Islamic State, memproklamirkan diri menjadi sebuah negara pada 9 April 2013. Mereka telah mengusai 400.000 km/persegi, yang meliputi Iraq dan Suriah dan kemudian menjadikan Raqqah di Suriah sebagai ibu kota Negara.

Semenjak kemunculan dan telah menguasai beberapa wilayah di Iraq, keberadaan ISIS menyeruak menjadi sebuah penomena heroik. Edward Snowden, mantan pegawai NSA Amerika Serikat menyatakan bahwa wujud ISIS merupakan ‘sarang lebah’ yang sengaja dibentuk oleh satuan Intelijen dari Inggris, Amerika Serikat dan Mossad Israel. Senada dengan itu, Yasmina Haifi–mantan project manager Cyber Security Center—di Belanda menjelaskan bahwa ISIS tidak ada kaitan dengan Islam. ISIS adalah bagian rencana Zionis yang sedang mencoba habis-habisan mencoreng nama Islam.

Namun, seorang pengamat dunia Arab, Fahmi Howaydi menulis dalam artikelnya “Da’isy Baina Sakhafatain“(ISIS, Antara Dua Kelemahan) yang berprediksi bahwa kemuculan ISIS, antara lain merupakan bagian dari ungkapan protes keras dan kemarahan golongan Sunni dan Kurdi Iraq atas kebijakan rasis Nuri al-Maliki dari golongan Syiah yang menggolongkan ISIS sebagai golongan teroris. Dari itu kemudian mereka mendirikan bentuk pemerintahan sendiri dengan sistem Khilafah. Sikap lain tentang ISIS, yang justru secara resmi dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Muslim se-Dunia (Ittihad Ulama al-Muslimin fi al-Alam) yang dipimpin oleh ulama kesohor Yusuf al-Qardawi, yang menyatakan, bahwa deklarasi sistem khilafah oleh kelompok kecil tertentu tidak memiliki konsekwensi secara syar’i, dan ini merupakan kebathilan karena tidak berpijak pada landasan dan realitas (waqi’) yang benar serta akan melahirkan banyak kemudaratan.

Sekarang, golongan ISIS sedang menjadi gosip popular dan fenomenal, bahkan bincang ISIS diucap oleh banyak pemimpin dunia, termasuk presiden SBY dalam pidato kenegaraannya. Sebegitu besarkah pengaruh ISIS di negara Republik Indonesia ini? Menolak mutlak doktrin anarkisme dan radikalisme serta terorisme dalam pola beragama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi, jangan sampai, opini ambigu ISIS mencuri pikiran sadar masyarakat kita, bahwa kelakuan serupa juga tengah terjadi di negara yang sedang memuja HAM ini. agaknya isu ISIS merupakan pemaksaan dan penggiringan opini tentang ‘negatifnya gerakan Islam yang disuguhkan menjadi tontonan yang menina-bobokkan umat. Dari itu, mestinya umat wajib peka, karena ketidak-tahuan terhadap sesuatu akan menjadi musuh sejati yang pasti bagi setiap orang. wallahualam

*Dosen Pascasarjana & Kepala Pusat Penetian dan Penerbitan IAIN STS Jambi

Sumber Tulisan:

Husen bin Muhsin bin Ali Jabir, al-Tariq ila Jamaah al-Muslimin, Dar al-Da’wah, Kuwait 1984

WAMY, al-Mawsu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib al-Mu’ashirah, Riyad KSA

Hasan Shadiq, al-Furuq al-Islamiyah Baina al-Fikr wa al-Tatarruf, Maktabah al-Usrah, Kairo 2002

Republika, Snowden: ISIS Bentukan Israel AS dan Inggris, 1 Agust 2014

Fahmi Hiwaydi, Da’isy Baina Syakhafatain, al-Jazera 8 Juli 2014

www.qaradawi.net. I’lan Fasil Mu’ayyan li al-Khilafah, Bathil Syar’an, 3 Juli 2014



Intuisi-ku Untuk Sang Guru
Maret 25, 2015, 5:35 am
Filed under: Uncategorized

Intuisi-ku Untuk Sang Guru

(sekedar luapan rindu dari seorang murid)

ust incep Hermanto Harun

(Alumni DM Angkatan LEGIS (II)

Perjalanan hidup memang selalu berselimut mesteri dan penuh teka teki. Ketentuan perjalanan kehidupan merupakan rahasia yang tidak seorang-pun bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Hal ini senapas dengan ungkapan “al-nas bi tafkir, wallahu bi taqdir”, kekuatan manusia hanya sebatas berfikir dan merencanakan, namun ketentuan pastinya merupakan hak prerogatif Allah, sang Maha Penentu. Begitulah rahasia perjalanan kehidupan, yang semua dinamikanya bernaung di dalam wilayah qadha dan taqdir-Nya.

Pertengahan tahun 1992, jarum taqdir mengarahkan gerak kakiku melangkah gontai menuju pulau Jawa. Terasa tidak mungkin untuk sampai ke pulau yang penuh sesak oleh manusia ini, walau, kata mustahil juga tidak pernah menjadi kata penutup dalam mengungkai setiap huruf cita-cita .

Derap langkah penuh optimis menuju ibu Kota. Maksud hati ingin memeluk gunung kesuksesan di perantauan, dengan jangkauan tangan yang terasa mustahil untuk sampai. Tapi optimisme mengejar masa depan tak pernah surut, ghirah-pun tak pernah padam. Bermodalkan cita, kemudian do’a dan linangan air mata bunda, serta azam yang senantiasa memupuk semangat untuk bermujahadah menjemput mimpi yang seolah ilusi. Ku eja langkah demi langkah, sambil menundukkan kepala dan penuh harapan serta do’a, akhirnya, tulisan taqdir telah menggoreskan perjalanan cita-ku di Pondok Pesatren Darul Muttaqien.

Sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdiri di sudut kota Tangerang. Waktu itu masih terkesan pinggiran, tapi penuh nuansa kesederhanaan.

Disini, sejuta asa terungkai, segunung cita terbangun, mengeja setiap huruf cita yang masih berserakan dalam mimpi-mimpi masa depan. Keluh kesah, suka duka, tangis dan tawa, semua menjadi irama yang mengitari setiap usaha meraih cita. Di sini juga, ada segunung kenangan tentang realitas kehidupan yang tidak mudah untuk dilupakan, terutama nostalgia bersama sang guru dan pendidik sekaligus. Walau kini dia telah pergi, kenangan bersamanya seolah guru yang selalu hidup, mengajarkan setiap derap langkah kehidupan di dunia nyata. Petuahnya seolah telaga, mengucur dari pancuran pengetahuan yang selalu penuh hikmah dan makna.

Dia adalah sang guru dengan nama sederhana, H Syaifuddin Syukari, yang akrab disapa oleh kami sebagai murid-muridnya; ustaz Incep. Nama yang sunyi dari deretan gelar akademis, juga panggilannya yang sangat biasa dalam tradisi Sunda. Ustaz Incep, panggilan sederhana itu, agaknya kurang begitu istimewa dalam lingkungan pesantren kami. Karena, gelar dan penggilan ustaz bisa disandang oleh siapapun yang mengajar di pesantren, baik dalam kelas formal maupun non-formal. Bahkan, bagi kami para murid yang baru “menetas” dari eraman disiplin pondok-pun, sudah akrab dengan panggilan ustaz.

Namun, panggilan biasa “ustaz” Incep, nampaknya tidak membuat beliau gusar, apatah lagi menjadikan panggilan ini sebagai jarak antara sang guru dengan murid. Seingat saya, beliau tidak pernah meminta untuk dipanggil sebagai kiyai, walaupun, panggilan ustaz atau kiyai dalam tradisi pesantren tradisional mempunyai nilai ‘kasta’ dan strata sosial keagamaan yang berbeda. Klasifikasi ini kadang bisa dimengerti, mengingat, dalam paradigma ke-pesantrenan, setiap kiyai pastilah ustaz, tapi tidak semua ustaz itu kiyai.

Kasta panggilan keagamaan seperti di atas, barangkali berangkat dari realitas sosial keagamaan masyarakat yang ingin memberi penghargaan yang patut kepada para ulama. Penghargaan tersebut akhirnya terpilah kepada tingkatan pengetahuan yang dimiliki oleh ulama tersebut. Namun lambat laun. Penghargaan itu terperangkap dalam kastaisme formal, yang akhirnya diseksploitasi dengan orientasi merenggut pengakuan masyarakat awam. Sehingga label keduanya, kiyai dan ustz, harus terpisah. Walaupun, di berbagai tempat, kedua panggilan sosial keagamaan tadi tidak memiliki signifikansi otoritas, mana yang lebih memiliki kapabilitas dibanding yang lain.

Agaknya, di mata ustaz Incep, panggilan apapun tidak akan mengganggu kesungguhan beliau untuk mengabdi kepada agama, khususnya dalam menggambleng para santrinya di Darul Muttaqien. Kesungguhan pengabdian itulah yang menjadi nafas, sehingga nuansa keikhlasan menyengat dalam setiap tindakan yang beliau lakukan. Nuansa keikhlasan itu setidaknya terpotret dalam kegigihan beliau dalam mencari sesuap rezeki bagi kecukupan hidup kelurga di luar pondok. Meskipun, dengan statusnya sebagai anak murabb dan naib al-mudir, dapat memberi alibi untuk dapat “mengeksploitasi” kampus Darul Muttaqien sebagai sumber utama dalam merenggut materi, bahkan menjadi income yang cukup ‘lumayan’ untuk menumpuk kekayaan.

Tapi, kesempatan “aji mumpung” ini tidak beliau lakukan. Pola hidup yang penuh kesederhanaan dan penuh percaya diri terhadap makna pengabdian, nampaknya mendarah daging, sehingga kadang-kadang beliau harus mengabarkan kepada santrinya bahwa ia berhalangan masuk kelas, karena sedang ‘beraktifitas’ di luar kampus DM. Walau ini sangat jarang terjadi.

Dengan nafas sedikit terengas, langkah gesit beliau dalam menapak anak-anak tangga menuju gedung asrama lantai tiga, untuk mengajar tidak pernah surut. Semangat mengajar materi nahwu alfiyah (gramatika bahasa arab) dengan pola syair yang diajarkan kepada santrinya seolah mererekam kegigihan tentang pentingnya memamahi status dan tempat kata dalam bahasa Arab. Engas nafas itu mengiang dalam memori para santri yang pernah mengais ilmu dengan beliau. Juga, dalam tarikan nafas itu menyimpan pesan bahwa tantangan masa depan jauh lebih konpetitif, terutama dalam percaturan pergaulan global.

Pesan-pesan yang yang disampaikan beliau secara tersirat itu, menjadi energi dalam menguatkan cita para santri. Dengan suaranya yang sedikit serak, panggilan-panggilan yang meneguhkan semangat belajar para santriwan, seolah menjadi mesiu yang selalu memacu, menggerakkan militansi mengais ilmu yang kadang seringkali melemah.

Sugesti yang selalu memompa militansi para santri dalam menjemput pengetahuan itulah yang menjadi kenangan abadi, khususnya kepada saya. Suatu ketika, saat saya sedang studi di Universitas al-Azhar, Kairo, ust Incep mengirim sepucuk surat kepada saya: ananda, belajarlah dengan giat, dan raih prestasimu setinggi mungkin, karena tantangan masa depan jauh lebih berat. Untuk ananda, saya kirim suatu amalan, hendaklah membaca surat al-Insyirah “alam nasyrah” berulang kali, utamanya selepas melaksanakan solat fardhu.”

Ketika sepucuk surat itu tiba, hampir rasa tak percaya, mengingat sang pengirim adalah seorang guru yang memiliki kesibukan sangat padat di kampus DM. Juga, kesangsian akan wujud surat itu ada, karena pengrimnya adalah seorang wakil direktur dari lembaga pendidikan yang sudah lumayan besar di sekitar kota Tangerang ketika itu. Tapi, surat itu ada dan telah berlabuh di telapak tangan seorang murid, yang dulu-ketika santri-sangat bangga jika diminta memcuci mobil ‘sederhana’ beliau.

Dengan tulisan gaya miringnya yang khas, satu persatu huruf surat itu pun di eja, tanpa terasa, ejaan dari huruf-huruf itu menjadi butiran bening air mata, karena banyak sekali pesan yang tertuang dalam surat bersejarah dalam perjalanan pendidikan saya itu. Mengingat, itulah satu-satunya surat yang pernah dikirim oleh seorang guru kepada saya. Dan rupanya surat itu sekaligus juga sebagai pesan terakhir, karena beberapa bulan setelah surat itu saya baca, terdengar kabar, bahwa beliau telah tiada. Ya rabb, berkahi dan nafi’kan-lah semua ilmu yang beliau ajarkan dan jadikan semua huruf yang pernah diajarkan itu sebagai mata air amal jariah yang selalu mengalir ke talaga surge-Mu, ampunkan segala khilaf dan dosanya, jadikan bliau sebagai penunggu firdaus-Mu. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu..amin.

DR.H. Hermanto Harun, Lc, M.HI (Angkatan ke II DM (LEGIS) Baca lebih lanjut



Gaza dan Nurani Kemanusiaan Kita
Agustus 4, 2014, 3:29 am
Filed under: Uncategorized

Gaza dan Nurani Kemanusiaan Kita

Hermanto Harun

Kebiadaban agresi Militer Isreal di tanah Gaza Palestina, hingga kini nampaknya masih terus berlangsung. Bumi kelahiran tokoh besar pelopor mazhab syafi’iyah, Imam Idris bin Ahmad al-Syafii tersebut porak poranda. Simbahan darah, reruntuhan bangunan, raung tangisan dan tetesan air mata para korban perang kebiadaban Israel itu sepertinya terus terjadi. Semua itu menjadi rentetan bukti kelaliman Zionist Isreal terhadap umat manusia, khususnya Rakyat Pelestina.

Rekaman perang Gaza menjadi abjad dari bilangan prustasi negara biadab itu terhadap tragedi kemanusiaan, utamanya warga Palestina. Seolah, kamera zaman tidak pernah berhenti memotret etnis pembangkang itu, karena dalam setiap klik lensa sejarah, rekaman kelaliman, culas, bringas dan haus darah, selalu menjadi ciri jejak dari tapak Zionist Israel di bumi Tuhan ini. Walau demikian, karakter angkuh Zionist Yahudi tetap masih mampu mengelabui, bahkan tetap menarik simpati dunia. Seakan apa yang mereka lakukan terhadap puak lain di dunia ini, merupakan pembelaan diri dan mempertahankan entitas kehidupan mereka. Dengan pengelabuan ini, opini dunia menjadi perangkat yang siaga untuk menggolongkan orang yang kontra dengan Zionits Yahudi menjadi puak teroris, militan, fundamentalis dan sederet istilah minor lainnya.

Penguasaan Yahudi atas opini dunia sudah menjadi rahasia publik, karena kekuatan Zionist Yahudi menjamah semua sektor lintas kehidupan manusia. Pengaruh Yahudi menyelusup dalam pelbagai lini, baik media, ekonomi, politik dan bahkan militer. Sehingga, umat manusia hampir tidak mampu mengelak virus ”antrak” pengaruh umat yang dilaknat Tuhan tersebut. Kehancuran peradaban manusia di belahan bumi ini, seakan sulit untuk menafikan andil dari umat yang selalu mengingkari semua utusan Tuhan tersebut. Henry Ford dalam bukunya ”The International Jew” mengungkapkan semua kekuatan Yahudi Internasional yang menggurita dan sekaligus menjadi alat kejahatan mereka terhadap puak lain di dunia ini. Karena menariknya buku Henry Ford itu, Geral L.K Smith dalam penutup prakatanya di buku tersebut sampai mengungkapkan ”setiap pembaca mustahil akan menolak logika Henry Ford, dan saya sepakat sepenuhnya dengan Henry Ford bahwa Amerika dan dunia membutuhkan pengetahuan tentang hakikat Yahudi, dan hakikat itu telah membebaskan kita dari segala kejahatan dan bahaya yang timbul dari kegiatan dan segala aktifitas permusuhan Yahudi”.

Barangkali dari sini, sebuah pertanyaan bergolak dalam benak seorang pemikir muslim, Mohmd Thahir Ulwani. Dalam tulisannya yang berjudul ”Gaza wa Khitab al-Malhamiyah al-Qur’aniyah Li Bani Israel”. Ulwani menulis, mengapa banyak sekali ulasan al-Qur’an yang berkaitan dengan Bani Israel, yang mengesankan bahwa seolah mereka mendapat prioritas bahasan dalam al-Qur’an. Ulwani beranalogi bahwa banyaknya ulasan al-Qur’an tentang Bani Israel serupa dengan banyaknya ulasan al-Qur’an tentang Iblis. Keberadaan Iblis dihadapkan pada posisi konfrontatif dengan nabi Adam. Begitu juga dengan Bani Israel yang berada pada tempat konfrontasi dengan umat Islam. Dua kelompok yang popular tadi (Iblis dan Bani Isreal) merupakan tamsil kebiadaban yang selalu berada dalam possisi kontra dengan golongan Adam dan umat muslim. Karena keduanya berusaha menginvestasikan idealitas kebenaran dalam realitas umat manusia.

Sekiranya interpretasi Ulwani di atas ”patut” dijadikan sandaran, maka peta damai antara umat muslim Palestina dan Israel hanya mampu terwujud dalam dunia ilusi yang tidak pernah konkrit. Perdamain yang diobralkan pihak Zionist Israel dan pelbagai negara sekutu karibnya (Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa) hanyalah perdamaian yang licik dan timpang, karena hanya berpihak kepada kemaslahatan Zionist Yahudi semata. Hal ini karena, logika dari kekacauan di kawasan Arab sekarang yang sejatinya adalah problematika Palestina telah disulap oleh Zionist Yahudi menjadi persoalan bagi Isreal. Artinya, perdamaian di kawasan Palestina disebabkan karena ketidaknyamanan Isreal yang selalu dimusuhi Palestina, bukan sebaliknya. Padahal faktanya sangat antagonis, ketidaknyamanan, banyaknya pengungsi rakyat Palestina disebabkan oleh bercokolnya Zionist Israel di tanah Arab tersebut.

Bertolak dari titik ini, semua pemimpin dunia faham, dan lensa sejarah sudah merekamnya, bahwa keberadaan Israel di Palestina bukan akibat, tapi sebab dari ketidak harmonisan dan peperangan antar anak manusia di tanah suci sana. Akan tetapi, dalam realitas opini kekinian, seolah ranah ”akibat” lah yang mesti diselesaikan, dengan bersikap acuh terhadap sebab dari persoalan waqi’nya.

Dari realitas di atas, nampaknya arah terminal damai yang dituju melalui kendaraan diplomasi yang selama ini dijadikan softpower, dan andalan oleh pelbagai pihak yang mengagungkan kata damai, hanya ruang waktu bagi Israel untuk membuat kehancuran selanjutnya atas Palestina. Dengan demikian, eksistensi Hamas sebagai Organisasi Perlawanan (al-harakah al-muqawamah) bagi Umat Islam Palestina merupakan hal mesti ada. Entitas Hamas yang lahir dari rahim gerakan pembebasan merupakan jawaban yang tegas dan terhormat bagi Israel dan sekutunya. Dengan slogan ”al-intisar aw al-syahadah” yang berarti menang atau syahid, setidaknya Hamas telah menunjukkan bukti slogan tersebut dalam perang tiga pekan dalam medan laga di Gaza.

Tidak banyak yang mengetahui, bahkan banyak yang menganggap sumir, bahwa dalam perang yang disebut Hamas dengan al-furqan di Gaza tersebut, tenyata mendulang kemenangan. Di atas catatan kertas dan hitungan angka kekuatan, rasanya anggapan mustahil kemenangan Hamas sangat mewakili rasionalitas. Akan tetapi, terkadang kemenangan tidak melulu berdasarkan kekuatan fakta hitungan angka. Kemenangan Hamas agaknya menempati urutan irasionalitas kekuatan angka tadi, laiknya seperti yang pernah terjadi dalam perang Badar dan Hunain.

Dalam pernyataan resmi Hamas, seperti yang dilansir media TV Aljazera, Brigade al-Qassam telah menumpaskan tentara Zionist tersebut sebanyak 131 orang, disamping ratusan yang luka-luka dan cedera. Juga pasukan al-Qassam telah menghancurkan puluhan tank baja Israel, menjatuhkan pesawattempur dan pengintai. Sebaliknya korban dari brigade al-Qassam belum terdengar jumlah korbannya, melainkan hanya syuhada rakyat sipil yang jumlahnya sudah ribuan orang yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia. Dari data ini disimpulkan bahwa perang Gaza dimenangkan oleh Hamas, mengingat jumlah korban yang berperang (tentara) dan peralatan perang, jelas Zionist Israel lebih banyak jumlahnya. Kemudian, dari target yang selama ini didengungkan Isreal untuk membasmi gerakan Hamas terbukti gagal total. Faktanya, sampai saat ini, Hamas tetap menjadi sebuah kekuatan yang solid dan bahkan menjadi prototype perjuangan umat manusia, khususnya umat muslim terhadap kebiadaban Zionist Isreal.

Kemenangan Hamas (brigade al-Qassam) ini jelas tragedi memalukan sekaligus memilukan bagi Israel dan sekutunya. Bagaimana tidak, upaya yang dilakukan Isreal untuk melumpuhkan Hamas bukan hanya saat menghujani bom-bom di tanah Gaza. Akan tetapi semenjak lahirnya Hamas dalam sebuah gerakan perlawanan menghadapi Israel. Para pemimpin Hamas di penjara, rakyat mereka di embargo, namun semua itu bukan membuat mereka lemah. Justru cobaan itu menjadi vitamin yang selalu menambah vitalitas perjuangan. Inilah kekuatan yang pernah di ungkapkan Rantisi ”bagi kami (Hamas), mati karerna sakit jantung dan mati karena serangan Apache adalah sama-sama mati, tapi mati karena serangan Apache lebih kami cintai”.
Perang Gaza, selain menjadi potret ketangguhan keimanan bagi Hamas, juga menjadi parameter ketersentuhan nurani bagi manusia beradab. Kebiadaban Isreal terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza menjadi cemeti berharga, masih adakah nurani kemanusiaan itu berdenyut dalam lubuk hati para pembela Zionist, utamanya mereka yang selama ini memuja HAM? atau dalam perpsepektif internal umat, seperti ungkapan Syeikh al-Syuraim, Imam Masjid Haram ”ribuan umat Islam Gaza Palestina dibantai, dan kematian mereka telah mengungkapkan bahwa ada ribuan muslim yang berhati Yahudi”. Semoga kita tidak termasuk golongan yang disebut Imam Masjidil Haram tersebut. waallahu alam

*Dosen Pascasarjana IAIN STS Jambi. Sekretaris Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Prov Jambi



Revitalisasi Peran Politik Umat (Urgensi Integrasi Islam dan Politik Dalam Realitas Bernegara)
Maret 13, 2014, 5:32 pm
Filed under: Uncategorized

Revitalisasi Peran Politik Umat

(Urgensi Integrasi Islam dan Politik Dalam Realitas Bernegara)

Hermanto Harun[1]

Pendahuluan

Ketika mengawali tulisan ini, saya membaca tulisan orasi ilmiah Dr. Nikolaos van Dam Duta Besar Kerajaan Belanda saat Wisuda Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Tulisan orasi ilmiah tersebut diberi judul “Politik Global dan Peran Islam: Tanggungjawab Akademis Intelektual Muslim”. Diawal tulisan orasinya ini, Nikolaos sempat mengusung sebuah pertanyaan dan sekaligus pernyataan; Apa hubungan antara Islam dan perilaku yang dijalankan oleh orang-orang Muslim? Menurutnya, ada banyak hal yang perilaku tersebut sedikit sekali berhubungan dengan Islam, tetapi hal-hal tersebut dianggap berasal dari Islam sebab pelakunya adalah pribadi-pribadi yang kebetulan adalah Muslim.

Pernyataan yang berangkat dari pertanyaan ini berangkat dari fakta-fakata empirik, dimana seringkali perilaku pribadi seorang muslim sangat jauh dari idealitas ajaran agama Islam. Padahal, Islam sebagai dogma transenden sungguh sangat paripurna, bahkan instruksi al-Qur’an, sebagai kitab suci umat Islam, telah menyatakan, bahwa kitab suci tersebut merupakan  tibyan li kulli syai’i,[2] yang telah menjelaskan segala sesuatu, baik tentang aturan ubudiyah, mu’malah maupun tentang penomena alam.

Realitas yang menjarak antara muslim satu sisi dan Islam dengan dogma al-Qur’annya pada sisi yang lain telah terjadi, bahkan hampir dalam setiap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan bahkan ilmu pengetahuan. Dari sini kemudian timbul kegalauan bagi banyak cendekiawan muslim di banyak belahan dunia termasuk para ilmuan melayu nusantara. Kegalauan inilah yang sempat dirasakan oleh Muhammad Basyuni Amran, seorang cendekia dari Sambas Kalimantan Barat, yang menulis surat berbahasa Arab kepada Muhammad Rasyid Ridha, seorang ilmuan dan ulama besar dunia Islam, agar menjelaskan nasib keterbelakangan umat Islam.

Berawal dari surat tersebut, Muhamad Rasyid Ridha meminta pandangan seorang ulama kesohor ketika itu, Amir Sakib Arselan agar menjelaskan faktor-faktor kemajuan (irtiqa) bangsa Eropa, Amerika dan Jepang, dan kemungkinan umat Islam maju seperti mereka tetapi tetap mempertahankan agamanya. Pertanyaan yang berasal dari ilmuan rantau melayu itu-lah yang kemudian ditulis oleh Amir Sakeb Arselan dalam sebuah masterpiece-nya yang berjudul “lizama taakhkhara al-muslimin wa taqaddama Ghayruhum? (mengapa kaum muslimin terbelakang dan bangsa lain maju).[3]

Pertanyaan yang menjadi judul karya besar tersebut, dalam kontek kekinian seolah terasa masih relevan, dan tentu sangat tidak mudah mencari formulasi jawabannya, mengingat kondisi realitas umat sampai hari ini masih selalu berada dalam barisan keterbelakangan, yang akhirnya menimbulkan bias ketidakpercayaan diri yan g akut (inperiority complex).                

Ruang ketidakpercayaan itu selanjutnya menjadi virus yang terus menjangkiti semua lapisan pemikiran umat, termasuk diantaranya adalah persoalan politik. Selanjutnya politik, yang semula menjadi penguatan dan pemayung pelaksanaan agama, kemudian berubah menjadi problem (musykilah) ketika disandingkan dengan agama Islam. 

 

Memahami Islam

Sebagai dogma transenden, dan penutup dari semua risalah Rasul, Islam merupakan ajaran yang universal (syamil) dan integral (kamil) yang mencakupi semua ruang kehidupan.[4] Keuniversalan ajaran Islam terletak dalam ajaran-ajarannya yang tidak hanya membatasi nilai ajaran hanya kepada pemeluknya semata, namun juga bisa dan boleh direalisasikan bagi golongan outsider yang notabene tidak menyakini kebenarannya. Kemudian, keintegralan Islam berada dalam ajarannya yang menyentuh semua dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan.

Said Hawwa, dalam karya menumentalnya, al-Islam, menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari beberapa penguatan (muayyidat), format konstruksinya (bina) dan unsur-unsur materi (arkan)yang terdiri dari ubadah dan akidah.[5]

Namun, universalitas dan Integral ajaran Islam tersebut seolah hanya pengakuan yang tidak realistis, mengingat kondisi realitas umat justru berbalik arah dari cita ajaranya. Dari sini kemudian letak ‘kegalauan’ Muhammad Qutb, sehingga beliau menulis sebuah buku yang menggelitik dengan judul hal nahnu muslimun (apakah kita benar-benar muslim?). Judul buku yang berbentuk pertanyaan tersebut berangkat dari dua rumusan; bagaimana generasi awal muslim memahami Islam dan bagaimana seharusnya kita memahami maknanya?[6]

Dua rumusan pertanyaan di atas seolah menggugat kesadaran pemahaman kita selama ini terhadap Islam. Jika kita bersikukuh pada pertanyaan pertama dengan jawaban ‘sama’, maka selanjutnya timbul pertanyaan lain, lantas mengapa di zaman awal Islam penuh dengan kemajuan pengetahuan, tingginya moralitas dan bahkan sampai Islam memimpin peradaban manusia sejagad ini.

Memang, pemahaman terhadap sesuatu akan mengkibatkan seseorang lebih mengerti tentang sesuatu itu. Lebih mengerti yang akhirnya lebih menghayati, ditambah lagi dengan dogma keimanan yang selanjutnya terjadilah singkronisasi dan keselarasan antara pemahaman dan kelakuan. Bukankah Rasul telah menyatakan “keimanan bukan dengan berangan-angan dan berbasa-basi, akan tetapi iman itu adalah yang bersemanyam dalam hati dan kemudian direalisasikan dengan amal (laisa al-iman bi al-tamanni wa la bi al-tahalli, walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal).   

Persoalannya sekarang adalah, sejauh manakah seorang muslim telah memahami agamanya dan kemudian merealisasikan dalam kehidupan? jangan-jangan selama ini umat muslim baru sebatas belajar ‘tentang’ agama, baru belajar tentang Islam, dan belum memahami tujuan dan fungsi agama dengan sebenarnya. Jika demikian, maka tak heran, muncul orang-orang yang belajar tentang agama namun berperilaku yang jauh dari agama. Adakah ini yang disenyalir oleh Rasul, ‘alim al-lisan wa jahil al-qalb? yaitu orang yang bicaranya begitu fasih, tapi hatinya buta? Atau yang memilki sederet gelar keagamaan namun justru merusak agama.

Dari sini kemudian timbul berbagai macam masalah umat, yang dimulai dari persoalan tentang pemahaman agamanya, dan berakibat kepada realisasi keberagamaan yang seringkali tidak tepat dan bahkan jauh dari tuntunan mulia Islam. lebih akut lagi, terjadinya penyelewengan makna Islam dari agama paripurna kepada stigma agama yang hanya mengurus persoalan thaharah, perdebatan tentang jumlah rakaat taraweh dan hal-hal yang furu dalam agama.            

 

Agama versus Politik                    

Dalam ruang globalisasi, menurut al-Bak’labaki, manusia seakan menjadi masyarakat yang satu (al-qaryah al-‘alamiyah)[7], sehingga jarak tempat antar manusia menjadi tidak berarti. Globalisasi yang kemudian melahirkan zaman modern ini memungkinkan setiap manusia itu untuk berinteraksi dengan sesamanya tanpa lagi terhalang oleh pelbagai sekat, baik oleh adat istiadat, budaya dan bahkan agama. Rambu-rambu adat, budaya dan bahkan agama seakan menjadi urusan privat yang tidak perlu lagi mengurusi persoalan publik. Artinya, hukum agama tidak lagi dijadikan coomon law yang akan mengatur lalu lintas interaksi antara sesama manusia dalam satu negara.[8] Hukum agama hanya berlaku dalam kehidupan setiap individu, sesuai dengan agama yang diyakini. Hukum agama tidak diberlakukan menjadi hukum positif negara, kerana akan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, juga akan dituduh akan melahirkan kesan, bahwa agama mayoritas dalam sebuah Negara akan menejadi “hakim” dan penentu akan kebijakan publik, dan hal seperti ini akan mendapat tantangan, bahkan akan menimbulkan perpecahan yang berujung pada disintegrasi sebuah negara bangsa (nation state).

Disamping itu juga, adanya klaim bahwa semua agama dianggap memiliki nilai-nilai subtansial yang universal, nilai-nilai itu tidak hanya dimonopoli oleh satu agama, akan tetapi semua agama mempunyai nilai-nilai kebaikan yang memiliki tujuan yang sama antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang menurut Jhon Hick, bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi–masifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian semua agama  adalah sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain. Isu ini kemudian dikenal dengan adanya istilah pluralisme agama. Isu ini berangkat dari pendekatan substantif, yang mengungkung agama dalam ruang (privat) yang sangat sempit, dan memandang agama lebih sebagai konsep hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang transendental dan bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu sistem sosial.[9]

Pemahaman sekular liberal seperti di atas, di era global sekarang ini, seolah memberi kesimpulan bahwa agama harus terpisah dengan negara. Dengan alasan ini, maka muncul istilah negara sekular. Menurut Abd Wahab al-Masiry, sekular memiliki dua pemahaman, pertama, sekular yang parsial (‘ilmaniyah juziyah) yang berarti hanya memisahkan agama dengan negara (fasl al-din ‘an al-daulah). Kedua, sekular yang global (‘ilmaniyah syamilah), yang berarti memisahkan segala nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, dan agama dari segala kehidupan manusia.[10] Sejalan dengan Masiry, Naquib al-Attas menyatakan bahwa sekulariasi menghapus kuat kekuasaan agama sebagai lambang penyatu kebudayaan. Dia merupakan suatu gerak-daya sejarah yang lambat laun tapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan dari ikatan pengawalan agama dan pandangan alam yang ‘tertutup’—yakni merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal.[11]

Sebagai dogma transenden, Islam tidak semata cakupan aqidah, bukan pula semata ibadah spritual, bukan sistem ekonomi, sosial dan politik, akan tetapi Islam merupakan sistem hidup (manhaj hayat). Agama Islam bersifat universal yang tidak mengenal istilah parsialisasi dalam ajarannya. Disini adagium “shari’ah saleh li kulli zaman wa makan” menjadi terma yang tepat, kerana Islam selalu sejalan dengan karakter kehidupan manusia secara umum dan agama Islam selalu sesuia dengan fitrah manusia dan keberadaannya.[12] Keyakinan inilah yang secara praktis mengamini Islam politik. Politik merupakan bagian dari instrumen keberagamaan dalam merealisasikan ajaran agama. Pandangan ini menurut Schacht misalnya, seperti yang dikutip Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, karena Islam juga mengandung pandangan-pandangan hukum (qanun) dan politik. Secara umum, bahwa Islam adalah sistem budaya yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Ungkapan ini juga diamini oleh ‘gerbong’ pemikir orientalis yang lain seperti V. Fitzgerald, C.A. Nallino, R.Strothmann dan D.B Macdonald.[13]

Integrasi Islam dan politik, sepertinya telah menjadi konsensus para ulama dan pemikir muslim. Pemahaman integratif tersebut, berangkat dari amalan Rasul bersama sahabatnya di Madinah yang mengandung sisi poilitk, meskipun dari orientasi dan landasannya bersifat agama.[14] Meskipun, menurut Abd Raziq, bahwa Nabi Muhammad SAW tiada lain kecuali Rasul yang hanya berdakwah untuk agama Islam semata, bukan untuk kekuasaan dan bukan untuk mendirikan Negara.[15]

Pendapat Abd Raziq ini jelas tidak benar, kerana Nabi disamping menyampaikan risalah Islam kepada umatnya juga sebagai seorang penguasa yang bertugas melaksanakan hukum-hukum Islam. Inilah kali pertama pemerintahan Islam yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau.[16]

 

Integrasi Politik dengan Islam         

Selama ini, realitas politik hanya dipahami dengan sangat parsial. Politik hanya diasumsikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan, dan area yang strategis untuk menyemai kepentingan itu adalah kekuasaan. Maka paradigma politik menjelma menjadi sebuah ungkapan “siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana”. Dengan demikian realitas politik sangat paradoks dengan pengertian teori normatifnya.

Dalam realitasnya, perilaku politik dan norma teoretisnya terdapat tabir pemisah. Seakan keduanya berbeda jalan. Paradigma perilaku politik, bagi kebanyakan politisi, mengkristal menjadi kekuasan sebagai tujuan akhir, sehingga tindakan macheavallistik, seperti dusta, menjegal, oportunisme, dan perilaku amoral lainnya menjadi hal biasa, bahkan harus dilakukan demi tercapainya kepentingan. Sedangkan norma teoretis politik hanya menjadikan kekuasaan sebagai perantara untuk mewujudkan nilai ideal sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga, norma politik selalu mengedepankan kamus moral dalam mencapai kekuasaan.

Di sinilah tepatnya ungkapan al-Ghazali bahwa agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan roboh dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Ungkapan ini sinkron dengan pendapat Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam agama jika menegasikan politik, dan tidak ada kebaikan dalam politik jika meninggalkan agama.[17]   

Pernyataan al-Banna tersebut merupakan konklusi dari pemahaman keagamaan yang integral. Baginya, keberagamaan yang benar dan tepat adalah jika agama selalu menjadi mahaguru dan tujuan berpolitik. Pemahaman ini segaris lurus dengan sikap Islam yang menolak dualisme dan pemisahan agama dengan kekuasaan. Islam tidak mengenal parsialitas ruang antara kerohanian (ruhiyah) yang hanya berkutat dengan urusan-urusan keagamaan dan ruang temporal yang hanya diurus oleh politik.[18]

Namun anehnya, tidak semua Muslim menyadari hal ini. Bahkan ada sekelompok gerakan Islam yang menganggap bahwa politik dan segala perangkatnya, seperti partai, demokrasi dan yang lainnya merupakan hal yang sangat paradoks dengan keinginan norma agama. Pemahaman seperti ini kadang merujuk kepada teks literal agama, dan menjustifikasi bahwa politik menjadi barang ‘haram’ karena tidak ada dan dilakukan pada zaman Nabi SAW.

Sebagai akibat dari adanya pengharaman politik bagi sebagian kelompok Islam, maka peradigma politik menjelma menjadi rumus logika politik yang diwarisan kaum penjajah. Rumus logika politik yang dimaksud adalah berpolitik berarti memburu kekuasaan, dengan cara apapun, semuanya mungkin dan legal demi tercapainya tujuan kekuasaan itu. Cara politik seperti ini akhirnya dengan tanpa reserve akan sekaligus menegasikan norma agama. Hingga, adagium yang lumrah terdengar di tengah mayarakat adalah ‘jika berpolitik tinggalkanlah agama, dan jika menekuni agama tinggalkanlah politik’.

Pada akhirnya politik dan agama memiliki ‘teritorial’ masing-masing dan di antara keduanya harus terpisah. Para penghuni wilayah agama menjadi nista jika berpolitik dan para politisi lumrah dan seakan tanpa dosa jika meninggalkan norma agama. Walaupun kadang, di ranah kedisinian, agamawan dan politisi sama-sama ‘berkuda’ agama dalam berpolitik, dan sama-sama mempolitisasi agama.

Pemahaman yang salah terhadap politik, sebenarnya telah menggurita dalam benak masyarakat Muslim. Hal ini, paling tidak karena ada dua faktor. Pertama, realitas perilaku politik sangat sarat akan tamsil dan bukti rill, bahwa orang-orang yang dianggap memiliki label keberagamaan, seperti kiai, ustadz, dan buya seringkali larut dan terperangkap dalam dinamika politik picisan yang serupa dengan orang yang tidak mengetahui norma agama. Sehingga timbul kesan bahwa agamawan dan tidak agamawan menjadi sama saja jika berada dalam ruang politik. Akibatnya, agama menjadi tertuduh sebagai alat legitimasi politik semata. Agama terfitnah menjadi justifikasi-justifikasi sempit dan terbatas sesuai dengan interpretasi pesan syahwat penggunanya.

Kedua, adanya pengaruh dari pola pikir (ghazwul fikr) yang ditanamkan oleh Barat terhadap dunia Islam. Semboyan agama untuk Tuhan, dan negara untuk semua merupakan ungkapan yang seringkali nyaring didengungkan di tengah dunia Islam. Juga, adagium gereja sebagai pewaris sekularisme yang inti pesannya memisahkan agama dengan negara. Ungkapan ‘berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar’ merupakan fakta bahwa dogma gereja sangat antipati dengan penyatuan agama dan negara. Walaupun pada keyataan empiriknya, Barat tetap saja menjadikan politik sebagai kendaraan dalam menyemai norma agamanya. Barat selalu saja mengurusi persoalan keagamaan menggunakan otoritas politik negara.

Dua faktor tersebut memberi andil yang signifikan terhadap paradigma politik di pelbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Pemahaman dikotomik terhadap agama dan politik semacam ini, cukup banyak mempengaruhi perjalanan bernegara-bangsa yang akhirnya memberi identitas Indonesia sebagai negara yang netral tarhadap agama. Ujungnya, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim terbelenggu dalam aturan-aturan hukum yang tidak bersumber dari dogma keimanan Islam. Hasilnya, meskipun Muslim Indoensia mayoritas dalam jumlah tapi minoritas dalam politik.

Pengertian politik secara leksikal sangatlah sederhana. Dalam ungkapan Arab, istilah politik dibahasakan dengan al siyasah yang berasal dari kata sa-sa yang juga berarti dabbara (mengatur), amara (perintah), naha (larangan). Menurut Abd Aziz Izzat dalam bukunya alNizam alSiyasi fi alIslam, pengertian politik berarti mengatur persoalan umat dan menjaga kemaslahatannya, dan tidak berarti penyesatan, penipuan dan permusuhan.[19] Dengan demikian, tema sentral politik dalam agama adalah mengatur dan mengarahkan persoalan umat kepada hal yang lebih maslahat sesuai keinginan agama. Di sinilah Ibn Uqail mengungkapkan bahwa perilaku politik harus selalu mendekatkan manusia kepada yang ashlah (right) bukan fasad (disright), meskipun tidak dilakukan Rasul dan tidak dijelaskan secara literal oleh wahyu.

Jika substansi politik demikian, berarti politik memiliki tugas yang sangat mulia, terpuji, dan terhormat, karena berpolitik merupakan bagian dari intrumen keberagamaan dalam merealisasikan ajarannya. Ini artinya, politik menjadi keharusan bahkan kewajiban bagi setiap penganut agama (Islam), karena dalam menerjemahkan ajaran dan titah Tuhan, ada yang mesti menggunakan kekuasaan. Dan cara yang elegan dan konstitusional dalam merangkul kekuasaan itu adalah mutlak dengan politik.

Dengan demikian, berpartai merupakan payung legalitas berpolitik. Dalam dunia kontemporer, partai politiklah yang rasional dan faktual merupakan alat perjuangan bagi terwujudkan misi dan cita agama. Bukan justru partai disingkirkan yang akhirnya menjadi tempat berteduh politisi pemuas nafsu perut dan birahi.

Fahmi Huwaidi[20] dalam beberapa tulisannya yang sempat dilarang oleh pemerintah Mesir (alMaqalat alMahzurah) menulis sebuah judul Dharurat alHizb alIslamy (signifikansi partai Islam). Menurut dia, ada beberapa argumentasi rasional dalam mewujudkan partai Islam. Pertama, partai merupakan lembaga yang konstitusional dalam menyalurkan aspirasi politik umat. Kedua, adanya realitas akidah yang mengharuskan seorang Muslim untuk menjalankan kehidupan secara islami. Cara tepat untuk merealisasikannya adalah ketika dipayungi hukum dan undang-undang. Dan partai merupakan bentuk yang bisa mangakomodasi kepentingan ini.
Ketiga, pekerjaan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman keberagamaan Islam. Seorang Muslim yang benar adalah ketika pengetahuan agama digunakan untuk kehidupan dunianya. Keempat, realitas demokrasi yang tertuang dalam undang-undang yang berdiri atas dasar ‘hak mayoritas dan mengakui minoritas.[21]

Dari beberapa argumentasi tersebut, agaknya sangat rasional untuk menjadikan politik yang berbentuk partai sebagai bagian dari instrumen keberagamaan. Politik dijadikan alat untuk merealisasikan kepentingan dan kemauan agama. Keberadaan politik, merupakan suatu watsilah yang niscaya dalam memperoleh kekuasaan dan entitas kekuasaan merupakan kekuatan yang sangat epektif dalam menjaga eksistensi dan nilai agama. Hal ini karena tugas kekuasaan adalah bagaimana menjaga hak-hak publik (al-umur al’ammah), yang dinataranya adalah menjaga agama dan nilai-nilai dasarnya sebagaimana yang telah disepakati para salaf al-salih.[22]

Adalah suatu yang sangat ideal, manakala kekuasaan (al-quwah) dan kebenaran (al-haq) bisa saling bersama. Meskipun, syaikh al-Islam Ibn Taymiyah masih sedikit skeptik dengan bersenyawanya kebenaran dengan kekuasaan tersebut.[23] Namun, inilah medan perjungan (jihad) umat yang tidak bisa dielakkan, karena sebenarnya perjuangan politik umat tidak lain kecuali bagian dari memperjuangkan legalitas (syar’iyah). Apatah lagi, ruang demokrasi yang tersedia dalam kancah bernegara saat ini merupakan pertarungan memperebutkan legalitas. Karena, di negara yang berfaham demokrasi, siapa yang memegang kendali legalitas, maka itulah yang menjadi pemenangnya.                           

Maka menjadi kelaziman bagi seorang Muslim untuk mengagamakan politik, dalam arti menjadikan politik sebagai kuda dalam mewujudkan ajaran agama, bukan justru sebaliknya, menjadikan politik sebagai agama yang segalanya dipolitisasi sesuai selera, termasuk dogma agama. Jika itu yang yang terjadi, maka akhirnya kita hanya menyaksikan drama politik ‘iblis’ yang berjubah agamawan atau agamawan yang berhati ‘iblis’.

 

Ikhtitam  

Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, merupakan ajaran-ajaran (ta’alim) yang menyangkut tuntutan kehidupan secara menyeluruh (kaffah). Agar bisa nilai-nilai kebenaran  yang sudah terpatri dalam ajaran agama Islam itu bisa direalisasikan, maka tidak ada solusi lain, kecuali dengan melakukan langkah revitalisasi peran politik umat dengan cara meng-install atau minimal, meng-update kembali pemahaman kaum muslimin tentang integrasi Islam dan politik dalam realitas bernegara. Upaya “revitalisasi” peran itu tentu harus bertolah dari pemahaman keagamaan yang menyeluruh bukan parsial. Jika itu belum dilakukan, maka status mayoritas jumlah kita dalam bernegara di tanah air ini selalu dan akan tetap akan menjadi minoritas dalam politik.

 

BIBLIOGRAPHY

Abd al-Azizi Izzat al-Khayyat, al-Nizam al-Siayasi fi al-islam, al-nazariyah al-Siyasiyah, Nizam al-Hukm, Kairo, Dar al-Salam, 1999

 

Abd al-Wahāb al-Masīrīy, Dirāsāt Macrifiyah fi al-Hadāsah al-Gharbiyyah, Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, Kaherah, 2006

 

Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985

 

Ahmad Shalabīy, al-Islām, Maktabah al-Nahah al-Miriyah, Kairo, 1983

 

Anas Malik Toha, Tren Plurisme Agama, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004

 

Anwar Jundi, ‘Alimiyat al-islam, Kairo, Dar al-‘Itisham, 1987

 

cAlī cAbd al-Rāziq, al-Islām wa Uūl al-Hukm, Maktabah al-ayāt, Beirūt, t.th,

 

Fahmi Huwaidi, al-Maqalat al-Mahzurat, Kairo, Dar al-Syuruq, 1999

 

Hasan al-Banna, Majmu’ Rsail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Kairo, Dar al-Tauzi’ li al-Nasyr al-Islamiyah  

 

Hermanto Harun, Non Muslim dalam Sistem Politik Indonesia, Kajian Fikih Kontemporer, Disertasi Program Doktor University Kebangsaan Malaysia, 2012

 

Muhammad Diyā’udīn al-Rīs, al-Nazariyāt al-Siyāsah al-Islāmiyah, , Kairo, Dār al-Macārif, 1966

 

Muhammad Qutb, Hal Nahnu Muslimuin, Kairo, Dar al-Syuruq, 1989

 

Munir al-Baclabaki, Qms al-Mawrid, Dār al-cIlmi li al-Malāyīn, Bairūt, 2005

 

Said Hawwa, al-Islam, Kairo, Maktabah Wahbah, 1987

 

Siddiq Fadhil dkk, Pembudayaan Ilmu, Membina Jati Diri Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Selangor 2009.

 

Syed Muhaammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim, Institut Antar Bangsa Pemikiran dan keta madunan (ISTAC), Malaysia, 2001

 

Taqiy al-Din Ahmad bin Tayimyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah, Kairo, Dar Zuhur al-Fikr, hlm 17

 

Yusuf al-Qaradawi, Hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr, Kairo, Maktabah Wahbah, 2006

 

Yūsuf al-Qaraāwīy, al-Islām wa al-cIlmāniyah Wajh li Wajh, Muassah al-Risālah, Beirūt, 1992

 

Yusūf al-Qaraāwīy, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām, Makānatuhā, Mac ālimuhā, Tabicatuhā, Mawqifuhā Min al-Dimukratiyah wa al-Tacaddudiyah wa al-Mar,ah wa Ghair al-Muslimīn, Dār al-Shurūq, Kaherah, 1999


[1] H. Hermanto Harun, Lc, MHI, Ph.D, Dosen Politik Islam (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi. Tulisan ini disampaikan dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SMQ Merangin, 15 Maret 2014   

[2] QS al-Nahl, ayat 16

[3] Siddiq Fadhil dkk, Pembudayaan Ilmu, Membina Jati Diri Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Selangor 2009, hal 3

[4] Anwar Jundi, ‘Alimiyat al-islam, Kairo, Dar al-‘Itisham, 1987, hlm 7

[5] Muayyidat tersebut seperti jihad, amr ma’ruf nahi mungkar, hukum beserta perangkat pidananya. Bangunan konstrusiya terdiri dari system kehidupan, system politik, sisitem ekonomi, system pertahanan, system pendidikan, system moral, dan system sosial. Said Hawwa, al-Islam, Kairo, Maktabah Wahbah, 1987, hlm 11

[6] Muhammad Qutb, Hal Nahnu Muslimuin, Kairo, Dar al-Syuruq, 1989, hal 10

[7]  Munir al-Baclabaki, Qamus al-Mawrid, Dār al-cIlmi li al-Malāyīn, Bairūt, 2005, hlm. 390

[8] Hermanto Harun, Non Muslim dalam Sistem Politik Indonesia, Kajian Fikih Kontemporer, Disertasi Program Doktor University Kebangsaan Malaysia, 2012, hlm 2

[9] Anas Malik Toha, Tren Plurisme Agama, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004, hlm. 16

[10]Abd al-Wahāb al-Masīrīy, Dirāsāt Macrifiyah fi al-Hadāsah al-Gharbiyyah, Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, Kaherah, 2006, hlm. 52

[11] Syed Muhaammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim, Institut Antar Bangsa Pemikiran dan keta madunan (ISTAC), Malaysia, 2001, hlm. 198. Naquib al-Attas menjelaskan bahawa, sekular itu berasal dari perkataan Latin saeculum yang bermaksud pada makna masa dan keadaan dunia dimana masa ini berlaku.

[12] Yūsuf al-Qaradāwīy, al-Islām wa al-cIlmāniyah Wajh li Wajh, Muassah al-Risālah, Beirūt, 1992, hlm. 152

[13]Yusūf al-Qaradāwīy, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islām, Makānatuhā, Mac ālimuhā, Tabicatuhā, Mawqifuhā Min al-Dimukratiyah wa al-Tacaddudiyah wa al-Mar,ah wa Ghair al-Muslimīn, Dār al-Shurūq, Kaherah, 1999, hlm. 27

[14]Muhammad Diyā’udīn al-Rīs, al-Nazariyāt al-Siyāsah al-Islāmiyah, Dār al-Macārif, 1966, Kaherah, hlm. 16

[15] cAlī cAbd al-Rāziq, al-Islām wa Uūl al-Hukm, Maktabah al-ayāt, Beirūt, t.th, hlm. 136

[16] Ahmad Shalabīy, al-Islām, Maktabah al-Nahah al-Miriyah, Kaherah, 1983, hlm. 256

[17]Penjelasan lebih lengkap tentang hubungan agama dan politik (Negara) telah dijelaskan oleh Hasan al-Banna dalam tulisannya Majmu’ Rasail Hasan al-Banna. Lihat: Hasan al-Banna, Majmu’ Rsail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, Kairo, Dar al-Tauzi’ li al-Nasyr al-Islamiyah  

[18] Yusuf al-Qaradawi, Hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr, Kairo, Maktabah Wahbah, 2006, hlm 182

[19] Abd al-Azizi Izzat al-Khayyat, al-Nizam al-Siayasi fi al-islam, al-nazariyah al-Siyasiyah, Nizam al-Hukm, Kairo, Dar al-Salam, 1999, hlm 22

[20]Seorang cendekiawan muslim Mesir, kolomnis yang banyak menulis berbagai opini di media Timur Tengah. Karya-karyanya banyak menyangkut isu-isu politk dan sosial keagamaan di berbagai dunia Islam. Tulisan-tulisannya bisa diakses di website.www.fahmyhoweidy.blogspot.com

[21] Fahmi Huwaidi, al-Maqalat al-Mahzurat, Kairo, Dar al-Syuruq, 1999, hlm 72-73

[22]Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985, hlm 18

[23] Taqiy al-Din Ahmad bin Tayimyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah, Kairo, Dar Zuhur al-Fikr, hlm 17



Menegaskan Identitas Ulama
Desember 12, 2013, 5:15 am
Filed under: Opini

Menegaskan Identitas Ulama

Hermanto Harun*

Baru-baru ini, ada peristiwa yang cukup istimewa bagi tradisi keilmuan Islam di Jambi, dimana tradisi keilmuan seperti itu hampir sudah jarang terdengar dalam budaya ulama di tanah Melayu ini. Peristiwa istimewa yang laik direkam sejarah tersebut terangkum dalam acara “Silaturrahim Ulama dan Pimpinan Pesantren Se-Provinsi Jambi” yang  diselenggarakan di Pondok Pesantren Modern al-Hiayah (PPM al-Hidayah) Pal 10, (9/12/2013). Keistimewaan acara tersebut bukan hanya terletak pada upaya sinergisitas dan penyamaan persepsi ulama tentang solusi penyelesaian problematika umat, namun juga terjadi munazarah (sharing) dalam bahtsul masa-il yang membahas pelbagai permalasahan keumatan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu’amalah (sosial).

Selang sehari berikutnya, (10-12/12/2013) penulis juga menghadiri acara forum ulama yang sangat prestise, dimana Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang bertempat di Gedung MUI Provinsi Jambi. Acara ini menjadi lebih bergengsi mengingat para peserta merupakan pentolan ulama yang mewakili setiap daerah kab/kota dalam Provinsi Jambi, seperti Buya Abd Sattar dari Merangin, Buya Halim Qasim dari Tungkal, Prof Suhar dari Sarolangun, Dr Husein Wahab dari Kota Jambi dan sederet nama lainnya.

Meski terkesan sederhana, acara yang mengusung tema; Pemantapan Program, Konsilidasi Organisasi dan Perbaikan Akhlak Bangsa, Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Jambi Emas 2015, merupakan perhelatan rutinitas yang cenderung seremoni. Namun, berkumpulnya ulama Jambi dalam rumah MUI ini tentu memiliki banyak makna, dan menyimpan harapan besar umat, mengingat kontribusi ulama sangat diharapkan, bukan hanya terhadap dalam persoalan ubudiyah, namun juga dalam merespon tantangan zaman yang selalu dinamis dan berkembang.

Kedua ‘gawe’ ulama seperti dalam perhelatan di atas, sekilas menjadi signal akan adanya ketersambungan harapan umat melalui peran aktif para ulama terhadap dinamika kekinian, terutama yang berhubungan dengan persoalan sosial keagamaan.  Hal ini menjadi sangat penting, karena ulama nyaris dianggap absen dari dinamika itu, bahkan terkesan terisolir dari peran otoritas sosial yang semestinya.

Padahal, keberadaan ulama dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim, menurut Thoha Hamim, secara sosiologis dituntut kehadirannya memberi legitimasi teologis terhadap totalitas kehidupan umat. Ulama yang kemudian menjelma menjadi kelompok elit agama dalam realitasnya seringkali mengendalikan kehidupan masyarakat muslim, dan kemudian dengan keahlian mereka dalam bidang ilmu keagamaan Islam, memerankan elit agama ini menjadi regulator bagi segala dimensi kehidupan, mulai dari moral, pendidikan, ekonomi, hukum sampai sosial budaya.

Dalam perspektif keimanan Islam, wujud aktif ulama ditengah umatnya merupakan pewaris tahta para nabi (QS Fatir 28). Dari itu, para ulama memiliki kewajiban laiknya tugas para Rasul dalam menyampaikan risalah (ajaran) mulia agama, dan selanjutnya mengimplementasi nilai-nilai mulia itu dalam kehidupan nyata, sesuai perintah dan praktek yang telah dilakoni para Rasul yang tersimpan dalam sabdanya “ballighu ‘anni” (sammpaikan dariku) meskipun hanya satu pesan (ayat).

Dari sinilah kemudian, Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya ‘Ulumuddin memberi analogi relasi ulama dengan umatnya bak seperti tongkat dengan banyangannya (al-‘ud wal al-zil) atau seperti kanvas tanah dengan lukisan. Perumpamaan ini jelas sekali menggambarkan bahwa, kondisi sosial keagamaan masyarakat saat ini merupakan potret dari entitas ulama-nya. Ulama seolah tongkat yang tentu akan memberi efek banyangan, yang bagaimana mungkin bayangannya akan lurus, jika tongkatnya bengkok.

Ilustrasi relasi ulama dan umatnya seperti gambaran al-Ghazali tersebut sepertinya cocok dengan realitas kekinian sekaligus juga menggelitik. Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan kembali bahwa absennya ulama menjadi suatu sebab akutnya problematika sosial masyarakat .

Dari sini kemudian, wujud MUI menjadi signifikan dan absah, karena dianggap refresentasi ulama yang lintas sektoral, yang mewakili pelbagai komunitas institusi keumatan yang hidup ditengah masyarakat. Akan tetapi, ketika identitas keulamaan itu menyatu dalam komunitas dan terlembaga, kadang menimbulkan pelbagai pertanyaan yang agak musykil, seperti standar kualifikasi apa yang bisa memberi label keabsahan seseorang itu bisa “dianggap” ulama? Selanjutnya otoritas apa yang dimiliki para ulama itu sehingga klausul rekomendasi Rakor itu bisa direalisasikan dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan umat?

Beberapa pertanyaan sederhana tadi yang kemudian menggelinding ke permukaan publik, menggelitik untuk didiskusikan dan dicari jawabannya secara bijaksana. Munculnya pertanyaan tersebut, hemat penulis, setidaknya karena beberapa persoalan; Pertama, ketidakjelasan proses regenerasi dan rekrutmen anggota MUI itu sendiri. Juga, proses pengkaderan ulama yang masih sangat kabur, sehingga efek berikutnya mengaburkan kualifikasi kepantasan menyandang gelar keulamaan itu. Sebagai akibatnya, identitas MUI sendiri sebagai lembaga yang menamakan diri institusi (majlis) ulama masih bisa dianggap bermasalah dan bahkan mungkin diragukan. Jika demikian, maka output kerja dan hasil Rakor MUI bisa mentah sekaligus cacat etika, karena jika identitas awalnya sudah bermasalah, jelas produksi hasilnya juga bermasalah.

Kedua, ketidakjelasan status MUI  dalam sistem kenegaraan, yang mengakibatkan lemahnya otoritas yang dimilikinya. Sepintas, keberadaan MUI hampir sama dengan Institusi Fatwa (Dar al-Ifta) yang ada di berbagai negara muslim. Namun, posisi MUI dalam sistem negara berbeda dengan Institusi Fatwa tersebut, karena Institusi Fatwa seperti di Malaysia misalnya, diakui sebagai bagian dari stuktur negara, sehingga memiliki otoritas dan wewenang di bidang fatwa yang selanjutnya direalisasikan oleh negara. Lain halnya dengan MUI yang keberadaannya mirip dengan Ormas keagamaan yang tidak lebih sebagai lembaga “moral” sehingga tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur negara. Konsekuensinya, keberadaan MUI penuh dilema, wujudnya tidak begitu penting, namun ketiadaannya bagitu dirindukan. Ketidak-pastian status MUI ini menempatkannya pada posisi “muzabzab” yang seringkali membuatnya tidak berdaya, tidak independen yang ujungnya hanya menjadi stempel legitimasi kekuasaan, karena posisinya sebagai tangan dibawah yang terkesan “memelas” dari kebijakan pemerintah.

Dua persoalan musykil terhadap identitas ulama tadi, semestinya menjadi perhatian bersama sebagai warga negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Karena perhelatan ulama seperti dalam dua kegiatan tadi, paling tidak sudah menunjukkan bahwa para ulama dan intitusi keagamaan tidak absen dari realitas problematika sosial umatnya. Dan sudah seharusnya pula, ulama menjadi penentu kebijakan dalam kerangka mencari formulasi kemaslahatan umat dan negara. Bukankah selama ini, ulama menjadi bagian dari pengurai berbagai krisis ditanah air, seperti ungkapan Fahmi Huwaidi, al-ulama mafatih al-azamat  (ulama sebagai kunci penyelesaian krisis), bukan seperti “daun salam” dimasukkan ke dalam masakan hanya untuk penikmat rasa, selanjutnya dibuang ketika mau disantap.Wallahu ‘alam.

*Dosen Pascasarjana IAIN STS  & Guru Pondok Modern al-Hidayah Pal 10, Jambi.   



Demokrasi Mesir Vs Akal Sehat
Agustus 29, 2013, 2:36 am
Filed under: Islam dan Politik

Demokrasi Mesir dan Akal Sehat

Hermanto Harun*

Mesir, negeri Arab yang sangat popular dalam sejarah dinamika kelimuan Islam dan negeri kinanah yang telah merekam perjalanan para anbiya itu, kini sedang mencekam dan bersimbah darah. Cerita kota Kairo yang penuh romantika cinta dalam novel-novel religi di tanah air, sekaligus pusat gerakan politik di Mesir, kini sedang merajut rangkaian cerita lain yang sangat sengit dan mengerikan. Para pegiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) se-antero dunia dikejutkan dengan fakta pengkhianatan demokrasi yang sedang bergelora di negeri viramid itu. Penggulingan presiden Muhammad Moursi dalam kudeta militer yang dikomandoi Jenderal Abd Fatah al-Sisi, merupakan petaka sejarah yang telah menoreh duka mendalam di pentas dunia demokrasi di abad modern. Karena, Muhammad Moursi merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung dalam Pemilu pertamakali setelah bergulirnya era reformasi di negeri kinanah tersebut.

Naiknya Moursi sebagai presiden Mesir pertama yang dipilih dalam sistem demokrasi modern, tidak bisa dipungkiri sebagai pertanda bangkitnya gerakan Islam politik di jazirah Arab. Karena gerakan Islam politik selama ini dibungkam dan bahkan dikebumikan, sehingga tidak bisa tampil ke ruang publik untuk mengambil peran dalam kekuasaan. Momentum musim semi di jazirah Arab (al-Rabi’ al-Arabiy) nampaknya memberi ruang untuk bangkit setelah beberapa dekade dalam tekanan penguasa otoriter yang bertopeng demokrasi. Momentum Arab Spring yang bergulir pada akhir 2010 yang berhembus dari Tunisia dan menyebar hampir ke seluruh Negara Arab, seolah memberi angin segar dan peluang berharga dalam berkonpetisi di pentas demokrasi politik yang selama ini tertutup.

Runtuhnya rezim otoriter Husni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun di negeri Musa itu, setidaknya memberi harapan besar terhadap perjalanan demokrasi di Mesir. Namun, alam demokrasi yang baru seumur jagung dinikmati rakyat Mesir itu, kini sedang sekarat. Cita demokrasi dengan kredo ‘suara rakyat adalah suara tuhan’ yang selalu memberi ruang “kebebasan” kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, kini menjadi suram setelah tangan besi militer kembali mengambil alih kekuasaan. Demonstrasi menentang Presiden Moursi di lapangan Tahrir (Maidan a-Tahrir) pada tanggal 30 Juli lalu, dijadikan tameng oleh militer untuk mengambil kendali pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, alibi yang dibangun juga sangat meyakinkan, bahwa jumlah para demonstran anti presiden Moursi saat itu mencapai puluhan juta orang. Walaupun, argumentasi itu ternyata sangat lemah dan bahkan sangat sumir dalam perspektif ilmiah dan akademis. Tapi, tampaknya pihak mliter tak peduli, dengan meminjam ‘daulat rakyat” kudeta militer terus melaju, walau ribuan nyawa rakyat Mesir yang tak bedosa harus menjadi tumbal.

Watak Demokrasi

Memang persoalan demokrasi menjadi problematika tersendiri bagi gerakan politik Islam. Perdebatan panjang tentang entitas (mahiyah) demokrasi dalam perspektif Islam agaknya tidak menemui ujung, karena setiap pendapat memiliki cara pandang berbeda. Apakah “penghukuman” terhadap demokrasi berangkat dari pengertian literal, sejarah dan bahkan ideologinya, atau justru pada substansi dan ‘maqasid’-nya. Walaupun, pihak yang selama ini bertelingkah tersebut, agaknya telah menemukan ruang “ijma”, untuk berdemokrasi, baik berdasarkan pertimbangan pragmatis, atau kondisi realitas yang menjadikan ‘illat’ pendapat itu berubah. Dalam hal ini, negara Mesir menjadi prototype tentang dinamika pergumulan itu, karena partai al-Nur yang bercorak salafi, yang selama ini gencar menolak term demokrasi ternyata mengikuti pemilu, dan partai Keadilan dan Kebebasan (hizb al-hurriyah wa al-‘adalah) sayap politik Gerakan Ikhwan al-Muslimin bahkan menjadi pemenang pemilu.

Ketika dua kekuatan politik Islam di Mesir tersebut sedang beromantika dengan realitas demokrasi, justru demokrasi itu dirampas oleh kelompok yang selama ini mengkampanyekan demokrasi. Hal ini tak bisa ditepis, bahwa fakta kudeta militer di Mesir didukung oleh kelompok liberal dan sekuleris, yang didukung oleh Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Lantas, seperti apakah tafsir demokrasi yang mereka maksudkan? Bukankah kesepakatan atas tafsir demokrasi dalam politik ditentukan oleh kotak suara pemilu? lalu mengapa mereka (liberal, sekuleris dan AS) mendukung penggulingan Muhammad Moursi dan bahkan menggantikan pemerintahan yang sah tersebut?

Pertanyaan di atas menjadi penting untuk mengungkap golongan manakah yang tulus terhadap tafsir demokrasi dan puak mana yang justru menjadikan demokrasi sebagai topeng belaka? Yang jelas, dari perspektif manapun, watak demokrasi adalah kebebesan yang merupakan hak sekaligus ruang terbuka bagi seluruh rakyat untuk mengekspresikan kemauan politik selama berada dalam koridor hukum yang sah dalam sebuah Negara. Namun yang terjadi di Mesir agaknya berbeda, karena tafsir demokrasi yang dimenangkan oleh partai Islam tidak sejalan dengan pemahaman dan kemauan demokrasi yang ditafsirkan oleh kelompok liberal dan sekulerism.

Pemahaman demokrasi oleh kelompok liberal dan sekulerism hanya benar bila pengendali kekuasaan di sebuah Negara mengikuti dogma yang selama ini mereka perjuangkan. Kata kunci perjuangan demokrasi persi liberal dan sekulersm adalah mengasingkan golongan Islam dari pentas politik. Hal ini karena ideologi liberal dan sekulerism pasti bertabrakan dengan rumus dan norma agama. Bagi mereka, bersenyawanya agama dan politik di pentas kekuasaan merupakan persekongkolan haram yang harus dinistakan, bahkan harus dimusnahkan.

Ideologi permusuhan terhadap bersenyawanya agama dan politik tersebut nampaknya telah menjadi interpretasi mutlak dan tunggal bagi kaum liberal dan sekulerism, bahkan persenyawaan itu menjadi momok yang selalu dipandang menakutkan. Sehingga, berbagai istilah yang digunakan untuk menidentifikasi golongan islamis tersebut selalu dengan ungkapan mendiskreditkan, seperti fundamentalis, ekstrimis dan bahkan teroris. Pengistilahan ini menjadi bahasa baku yang selalu dijaja oleh kau sekuleris dan liberal dalam opini publik yang dibungkus dengan kemasan yang apik yang seolah benar dan ilmiah.

Realitas demokrasi di Mesir yang sedang bergolak sekarang ini agaknya memerlukan penegasan kembali terhadap tafsir demokrasi di abad modern ini, apakah demokrasi itu masih sejalan dengan kemajuan berfikir manusia, atau justru terma demokrasi masih dalam kerangka paradgima peradaban masa lalu. Nampaknya, golongan Islam yang berjuang untuk demokrasi di Mesir sekarang ini, dan dunia Islam lainnya, perlu membaca tafsir demokrasi yang dirumuskan oleh kau liberal, sekuleris dan AS secara mendalam dan seksama. Karena, acapkali ruang demokrasi yang dimenangkan oleh golongan Islam, justru mendapat tempat dan tahtanya dipenjara, bahkan harus bersimbah darah, seperti yang terjadi di Mesir yang telah menumbalkan 6000-an nyawa rakyat tak berdosa. Jika seperti ini makna demokrasi yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan sekuleris, maka sudah pasti yang membenarkannya layak untuk dikategorikan kehilangan akal sehat. Wallahu’alam




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.